Saat Rudiantara dan Menteri Arab Saudi Bicara soal Kebebasan Pers

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan pengalamannya berbincang dengan Menteri Informasi dan Kebudayaan Arab Saudi Adel Al Toraifi.

Perbincangan tersebut terjadi di sela pertemuan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dengan 28 tokoh lintas agama di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/3/2017).

Menurut Rudiantara, Toraifi merupakan salah satu menteri Arab Saudi yang terbilang muda, usianya 39 tahun. Sebelum menjadi menteri, Toraifi adalah seorang jurnalis, penulis opini dan seorang ahli Timur Tengah.

Keduanya pun terlibat dalam perbincangan soal kebebasan pers di negaranya masing-masing.

Toraifi mengatakan saat ini Arab Saudi mulai terbuka terhadap kebebasan pers. Sementara Rudiantara menimpalinya dengan fakta bahwa pasca-Reformasi 1998, pemerintah tidak lagi memiliki kontrol atas kebebasan pers.

"Tadi kami bicara mengenai mulai terbukanya pers di sana. Saya sampaikan di Indonesia ini, setelah reformasi dan UU pers tidak ada lagi kontrol dari pemerintahan. Dia sempat kaget juga," ujar Rudiantara saat ditemui wartawan usai pertemuan.

Dalam kesempatan itu, Rudiantara juga mengungkapkan kepada Toraifi mengenai rencana Indonesia menjadi tuan rumah gelaran berskala internasional World Press Freedom Day pada Mei 2017 mendatang.

Toraifi pun berjanji akan mengirim utusan dari Arab Saudi ke acara tersebut.

Dari obrolan dengan Toraifi itu, kata Rudiantara, terlihat pemerintah Arab Saudi ingin belajar mengenai kebebasan pers di Indonesia dan bagaimana Indonesia menata industri persnya.

"Dengan adanya Dewan Pers, UU Pers, saya katakan kita harus bisa maintain itu. Kami tidak ingin adanya intervensi dari pemerintah seperti zaman dulu dan mereka mau belajar tentang itu," ucapnya.

Dikutip dari Kontan.co.id, Pemerintah Arab Saudi pernah mengeluarkan regulasi media baru.

Menurut Saudi Press Agency, peraturan baru itu memungkinkan pemerintah untuk menutup atau memberi sanksi berupa denda bagi setiap publikasi yang bisa mengganggu stabilitas kerajaan atau menghina Islam.