Indonesia Lebih Butuh "E-rekap" daripada "E-voting"

Kompas.com - 03/03/2017, 16:20 WIB
Penasihat senior Kemitraan sekaligus mantan Komisioner KPU, Ramlan Surbakti. KOMPAS.COM/RAHMAT FIANSYAHPenasihat senior Kemitraan sekaligus mantan Komisioner KPU, Ramlan Surbakti.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pemilu Ramlan Surbakti menilai, rencana pemerintah dan DPR menerapkan e-voting pada Pemilu 2019 tidak relevan dengan permasalahan kepemiluan di Indonesia. 

Pemerintah dan DPR bersikeras menerapkan sistem baru ini karena menganggap e-voting bisa meminimalisir kecurangan dan mempercepat proses penghitungan serta rekapitulasi suara.

Selain itu, Ramlan menilai, alasan pemerintah bahwa masyarakat sudah siap melaksanakan sistem pemungutan suara secara elektronik juga tidak tepat jika hanya berkaca pada keberhasilan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Boalemo, Gorontalo.

"Alasan penerapan teknologi informasi pada pemilu itu tidak bergantung pada kesiapan masyarakatnya, tapi pada permasalahan kepemiluan yang dialami," kata Ramlan, saat dihubungi, Jum'at, (3/3/2017).

Menurut dia, sistem pemilihan yang berjalan saat ini cukup baik. Sistem pencoblosan dan penghitungan suara manual di Indonesia merupakan praktik yang terbaik di dunia.

(Baca: KPU: Penerapan "E-voting" Tidak Mendesak)

"Metode pencoblosan dan penghitungan suara kita yang manual itu di dunia diakui sebagai yang terbaik. Tunisia dan Myanmar saja yang baru mengalami pemilu demokratis kemarin meniru cara kita," papar Ramlan.

Ramlan mengatakan, model pencoblosan dan penghitungan suara manual justru bisa lebih meminimalisir kecurangan dan kesalahan ketimbang sistem e-voting.

Sistem elektronik dinilainya memiliki berbagai kelemahan.

Selain itu, kata Ramlan, penerapan e-voting akan diikuti dengan e-counting untuk penghitungan suara.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X