Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Arab Saudi Punya Tempat Tersendiri di Hati Bangsa Indonesia

Kompas.com - 01/03/2017, 18:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyebutkan, Arab Saudi memiliki tempat khusus di hati bangsa Indonesia.

Ia mengatakan, Arab Saudi menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

"Kami tidak akan pernah lupa bahwa Arab Saudi yang memberikan pengakuan atas proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947," ujar Jokowi sebelum jamuan makan siang bersama Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3/2017).

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga disebut Jokowi memiliki ikatan khusus dengan Arab Saudi.

Saat ini, kata Jokowi, Indonesia dan Arab Saudi sama-sama merupakan negara yang berpengaruh di kawasannya masing-masing.

Oleh sebab itu, kedua negara seharusnya terus meningkatkan kerja sama.

"Kunjungan Sri Baginda Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud menjadi titik tolak bagi peningkatan hubungan Indonesia dan Arab Saudi yang dipersatukan oleh Islam, oleh persaudaraan dan hubungan yang saling menguntungkan," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Sematkan Tanda Kehormatan Ini ke Raja Salman)

Mengakhiri sambutan jamuan makan siangnya, Jokowi mendoakan agar Raja Salman beserta segenap keluarga dan rakyat Arab Saudi selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, dan dilindungi Allah.

"Kami juga berdoa Allah melimpahkan Indonesia dan Arab Saudi dengan kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran," ujar Jokowi.

Raja Salman menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas penyambutan yang hangat.

"Semoga kunjungan ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara di berbagai bidang dan dapat mencapai harapan dan keinginan kedua bangsa kita yang bersahabat," ujar Raja Salman.

Kompas TV Kunjungan Raja Arab Saudi, Raja Salman mendapat sorotan dari berbagai pihak. Ekonom melihat ada angin segar investasi Arab Saudi ke Indonesia. Ada sejumlah sektor yang bisa menjadi target kerja sama bilateral, diantaranya adalah sektor keuangan dan infrastruktur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com