Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/03/2017, 12:54 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan berkas penyidikan untuk dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (E-KTP) kepada Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Berkas penyidikan kedua tersangka setebal 24.000 halaman.

"Hari ini pelimpahan berkas ke pengadilan untuk dua tersangka," ujar jaksa Taufiq Ibnugroho di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kedua tersangka tersebut yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto serta mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman.

(Baca: Dua Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Segera Diadili)

Menurut Taufiq, berkas penyidikan Sugiharto setebal 13.000 halaman, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan 294 saksi.

Sementara itu, berkas penyidikan Irman setebal 11.000 halaman, yang terdiri dari 173 saksi dan ahli. Beberapa saksi merupakan anggota DPR.

Berkas-berkas tersebut dibawa menggunakan troli. Butuh sekitar empat orang untuk membawa berkas ke dalam gedung pengadilan.

(Baca: Kirim Penyidik ke Singapura, KPK Incar Penyuplai yang Diduga Terlibat Korupsi E-KTP)

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Proyek ini disinyalir merugikan negara hingga Rp 2 triliun. Ada dugaan dana proyek mengalir ke sejumlah pihak. 

Kompas TV Empat politisi yang pernah duduk di DPR dikabarkan telah mengembalikan uang hasil penggelembungan dana proyek e-KTP. Selain politisi, ada 10 orang yang telah diperiksa KPK dan mengembalikan uang hasil korupsi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Nasional
Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Nasional
Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Nasional
Kaesang Berniat 'Nyalon' Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Kaesang Berniat "Nyalon" Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Nasional
Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Nasional
PKB Tampik Ikut Campur Soal Usulan Masa Jabatan Kepala Desa

PKB Tampik Ikut Campur Soal Usulan Masa Jabatan Kepala Desa

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diselidiki, ICW: Baca Data Korupsi Politik KPK

Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diselidiki, ICW: Baca Data Korupsi Politik KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.