MK Tolak Uji Materi Masa Jabatan Ketua DPD

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan atas permohonan uji materi yang diajukan oleh empat anggota DPD, yakni Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Djasarmen Purba, Anang Prihantoro dan Marhany Victor Poly Pua.

Sidang digelar di ruang sidang utama gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat 6, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan sejumlah pasal untuk diuji, yakni pasal 260 ayat 1, pasal 261 ayat 1 huruf i, dan pasal 300 ayat 2 UU MD3.

Namun menurut Pemohon, UU MD3 tidak mengatur masa jabatan pimpinan DPD ketika dipilih dari dan/oleh anggota DPD. Ketentuan masa jabatan diatur dalam Peraturan Tata Tertib (tatib) masing-masing lembaga, DPD, MPR, dan DPR.

Menurut Pemohon, ketentuan masa jabatan yang diatur dalam tatib itu seolah memberikan ruang yang sangat luas dan kebebasan bagi lembaga legislatif menentukan masa jabatan pimpinannya. Hal itu menimbulkan ketidakpastian. Ketua DPD bisa saja sewaktu-waktu diganti.

Oleh karena itu, meskipun Pemohon mengajukan sejumlah pasal untuk diuji, namun MK tidak dapat menerima permohonan tersebut.

"Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," kata ketua MK, Arief Hidayat dalam persidangan.

Adapun dalam pertimbangannya, MK menyatakan, tidak menemukan adanya persoalan konstitusi dalam pasal-pasal yang diuji.

Permasalahan yang diajukan pemohon pada dasarnya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan DPD yang semula 5 tahun diubah menjadi 2 tahun dan enam bulan sebagaimana diatur dalam tata tertib pemilihan ketua DPD.

Oleh karena itu, meskipun pada perihal permohonannya pemohon mengajukan sejumlah pasal untuk dilakukan pengujian terhadap UUD 1945 namun substansi yang dipersoalkan Pemohon adalah substansi yang diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib, bukan pada UU yang diujikan.

"Sehingga, Mahkamah tidak berwenang mengadilinya. Adapun terhadap permohon privisi para pemohon, menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan," kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan putusan.

Uji materi tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 109/PUU-XIV/2016.