Kompas.com - 26/02/2017, 07:35 WIB
|
EditorSandro Gatra

Dengan demikian, YLBHI menuntut Gubernur Jawa Tengah membatalkan izin lingkungan baru yang telah diterbitkan untuk PT Semen Indonesia.

"Menurut kami, Ganjar telah melakukan pembangkangan terhadap perintah Presiden untuk tidak membangun pabrik semen dan obstruction of justice (pembangkangan hukum)," tutur Isnur.

Kelestarian lingkungan

Konflik antara masyarakat dan pihak investor pabrik semen diketahui semakin meningkat seiring dengan naiknya kebutuhan semen untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah.

Sejak 2013, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima pengaduan dari individu dan berbagai kelompok masyarakat terkait dengan pembangunan atau beroperasinya pabrik semen di beberapa daerah.

Daerah itu di antaranya Rembang, Pati, Kebumen, Sukabumi, dan Tuban.

Peningkatan konsumsi semen tentu akan memerlukan tambahan kapasitas produksi dengan membangun pabrik-pabrik semen baru.

Namun, pembangunan tersebut juga berpotensi mengancam keberlanjutan fungsi kawasan karst (kapur) dan pelanggaran HAM masyarakat sekitar.

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan, pihaknya telah merespons pengaduan masyarakat terkait ancaman atas kawasan karst yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dan mempunyai nilai sosial, ekonomi, spiritual, ekologi, dan ilmu pengetahuan.

"Sejak Juni 2015 hingga Agustus 2016, Komnas HAM telah melakukan kajian dan pemantauan di beberapa wilayah pertambangan batu gamping dan pabrik semen," ujar Nurkhoiron saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

Hasil temuan Komnas HAM menyatakan bahwa terdapat dampak negatif atas keberadaan pabrik semen terhadap hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup, dan hak atas air.

Nurkhoiron menjelaskan, umumnya kawasan karst seperti di pegunungan Kendeng terdapat sumber air yang penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat di sekitar Kendeng mengandalkan sumber mata air tersebut untuk irigasi sawah dan dikonsumsi.

Apabila pembangunan pabrik semen tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar, diprediksi beberapa wilayah di sekitar pegunungan Kendeng akan mengalami krisis air berkepanjangan.

"Kami memahami akan meningkatnya kebutuhan semen dan tidak ada bahan baku pengganti selain kapur. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan hak masyarakat sekitar," ucap Nurkhoiron.

Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan semen tidak melakukan pemaksaan kehendak dalam pendirian pabrik penambangan karst.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan audit menyeluruh atas perizinan pendirian pabrik dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Pasalnya, menurut Nurkhoiron, dokumen tersebut menjadi sumber konflik antara masyarakat dan pihak investor maupun pemerintah sebab proses pembuatannya tidak melibatkan masyarakat.

"Pemerintah harus melindungi HAM masyarakat sekitar kawasan karst yang telah menggantungkan hidup dari fungsi yang dimiliki ekosistem karst," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pengumuman Tersangka Baru, Sejumlah Personel Brimob Datangi Rumah Ferdy Sambo

Jelang Pengumuman Tersangka Baru, Sejumlah Personel Brimob Datangi Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Dinilai Tak Punya 'Legal Standing' Ajukan Praperadilan, Nizar Dahlan: KPK Mengada-ada

Dinilai Tak Punya "Legal Standing" Ajukan Praperadilan, Nizar Dahlan: KPK Mengada-ada

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hitung Kembali APBN, Bansos Kita Tambah kalau Ada Uang Lebih

Jokowi: Pemerintah Hitung Kembali APBN, Bansos Kita Tambah kalau Ada Uang Lebih

Nasional
Jokowi Sedih Dengar WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Jokowi Sedih Dengar WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Nasional
Periksa Ketua DPRD Kota Ambon, KPK Usut Dugaan Setoran Uang Suap ke Richard Louhenapessy

Periksa Ketua DPRD Kota Ambon, KPK Usut Dugaan Setoran Uang Suap ke Richard Louhenapessy

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Pemeriksaan Ferdy Sambo Kamis 11 Agustus

Komnas HAM Jadwalkan Pemeriksaan Ferdy Sambo Kamis 11 Agustus

Nasional
Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Nasional
Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Nasional
Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Nasional
Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Nasional
2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

Nasional
Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Nasional
Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Nasional
Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Nasional
KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.