Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Meksiko dan Jerman, Ini yang Bakal Dipelajari Pansus RUU Pemilu

Kompas.com - 23/02/2017, 18:27 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR RI (Pansus RUU Pemilu) Yandri Susanto mengatakan, kunjungan Pansus RUU Pemilu ke Meksiko dan Jerman berlangsung selama tiga hari.

Lawatan yang diagendakan pada Mei 2017 itu dalam rangka mempelajari regulasi pelaksanaan pemilu di dua negara tersebut.

"Tiga hari di sana, pulang pergi mungkin lima hari," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Kunjungan, kata Yandri, dibagi dalam dua tim. Satu tim ke Jerman, tim lainnya ke Meksiko. Kebijakan pembagian dua tim ini, lanjut Yandri, agar studi banding berjalan efisien.  

(Baca: Pansus RUU Pemilu Akan Studi Banding ke Meksiko dan Jerman)

Yandri mengatakan, legislator RI akan mengunjungi sejumlah lembaga atau institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

"Seperti KPU Jerman, KPU Meksiko, kemudian Menteri Dalam Negerinya," kata dia.

Ia menambahkan, salah satu fokus Pansus RUU Pemilu atas studi banding ini adalah melihat bagaimana penyelenggaraan pemilu dengan sistem e-voting dilaksanakan.

"Gimana anggaran mereka selama ini berapa persen, karena itu akan besar sekali, e-voting tuh mesinnya berapa, ini yang mau kita kaji," ujarnya.

Sebelumnya, wacana penerapan e-voting pada Pemilu 2019 telah disampaikan ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, seusai rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Rabu (11/1/2017).

(Baca: Perlukah Penerapan "E-voting" pada Pemilu di Indonesia?)

Lukman berpendapat, e-voting relevan digunakan dalam pemilu jika melihat luasnya wilayah geografis Indonesia.

Menurut Lukman, pelaksaan pemiliha menggunakan e-voting juga sukses dilaksanakan di sejumlah daerah. Misalnya dalam pemilihan Kepala Desa di Bualemo (Gorontalo).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com