Mantan Petinggi Gafatar: Fatwa MUI Intoleran terhadap Minoritas

Kompas.com - 16/02/2017, 22:16 WIB
Persidangan ke -23 kasus dugaan makar dan penistaan agama terhadap mantan petinggi Gafatar dengan agenda persidangan yakni pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (16/2/2017) Lutfy Mairizal PutraPersidangan ke -23 kasus dugaan makar dan penistaan agama terhadap mantan petinggi Gafatar dengan agenda persidangan yakni pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (16/2/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Petinggi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Ahmad Mussadeq alias Abdus Salam mengatakan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut Gafatar sesat harus ditolak.

Hal itu diucapkan Mussadeq dalam pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (16/2/2017).

"Fatwa MUI yang menyatakan aliran Millah Abraham adalah menyesatkan, tidak benar, dan harus ditolak," kata Mussadeq dalam persidangan ke-23.

Menurut eks petinggi Gafatar itu, fatwa ulama adalah pendapat hukum yang tidak mengikat dan memaksa bagi umat Islam untuk diikuti dan dilaksanakan. Fatwa itu, kata dia, tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

"Terlebih negara Indonesia bukan agama tertentu, tapi negara Pancasila yang menaungi semua agama dan kepercayaan," ujar Mussadeq.

Selain itu, Mussadeq menyebutkan, sepuluh kriteria aliran sesat tidak mengikat dan bersifat subyektif. Kriteria itu merupakan hasil rumusan Rakernas MUI di Yogyakarta pada tahun 2007.

"Cenderung mendiskreditkan dan intoleran terhadap kelompok minoritas atau gerakan keagamaan baru yang ada di Indonesia," ucap Mussadeq.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mussadeq dituntut hukuman selama 12 tahun dalam kasus dugaan makar dan penistaan agama yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa penuntut umum mengatakan, Mussadeq dan para pengikutnya telah berkali-kali melakukan penodaan agama.

Selain itu, ia menilai Musda dan para petinggi Gafatar bermufakat untuk melakukan makar.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia 'Silver' untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia "Silver" untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.