Mantan Petinggi Gafatar: Fatwa MUI Intoleran terhadap Minoritas

Kompas.com - 16/02/2017, 22:16 WIB
Persidangan ke -23 kasus dugaan makar dan penistaan agama terhadap mantan petinggi Gafatar dengan agenda persidangan yakni pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (16/2/2017) Lutfy Mairizal PutraPersidangan ke -23 kasus dugaan makar dan penistaan agama terhadap mantan petinggi Gafatar dengan agenda persidangan yakni pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (16/2/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Petinggi Gerakan Fajar Nusantara ( Gafatar) Ahmad Mussadeq alias Abdus Salam mengatakan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut Gafatar sesat harus ditolak.

Hal itu diucapkan Mussadeq dalam pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (16/2/2017).

"Fatwa MUI yang menyatakan aliran Millah Abraham adalah menyesatkan, tidak benar, dan harus ditolak," kata Mussadeq dalam persidangan ke-23.

Menurut eks petinggi Gafatar itu, fatwa ulama adalah pendapat hukum yang tidak mengikat dan memaksa bagi umat Islam untuk diikuti dan dilaksanakan. Fatwa itu, kata dia, tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

"Terlebih negara Indonesia bukan agama tertentu, tapi negara Pancasila yang menaungi semua agama dan kepercayaan," ujar Mussadeq.

Selain itu, Mussadeq menyebutkan, sepuluh kriteria aliran sesat tidak mengikat dan bersifat subyektif. Kriteria itu merupakan hasil rumusan Rakernas MUI di Yogyakarta pada tahun 2007.

"Cenderung mendiskreditkan dan intoleran terhadap kelompok minoritas atau gerakan keagamaan baru yang ada di Indonesia," ucap Mussadeq.

Mussadeq dituntut hukuman selama 12 tahun dalam kasus dugaan makar dan penistaan agama yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa penuntut umum mengatakan, Mussadeq dan para pengikutnya telah berkali-kali melakukan penodaan agama.

Selain itu, ia menilai Musda dan para petinggi Gafatar bermufakat untuk melakukan makar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X