Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Polisi soal Pengalihan Uang di Rekening Yayasan KUS

Kompas.com - 15/02/2017, 00:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, mulanya uang sebesar Rp 3 hingga Rp 4 miliar ditampung di rekening atas nama Yayasan Keadilan Untuk Semua.

Rekening itu menampung donasi masyarakat untuk aksi bela Islam pada 4 November dan 2 Desember 2016.

Nomor rekening itu kemudian tersebar dalam format selebaran di sosial media dengan mencantumkan nama-nama pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) seperti Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin, dan Luthfie Hakim.

Namun, dalam pernyataannya, Sekretaris DPD Front Pembela Islam (FPI) Novel Chaidir Hasan Bamukmin mengatakan bahwa selebaran yang berisi nomor rekening itu palsu.

Kemudian, Bachtiar menutup rekening itu dan mengalihkan uangnya ke rekening lain yang juga atas nama Yayasan Keadilan Untuk Semua.

"Namun, sebagian yang diserahkan. Tidak seutuhnya," kata Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

(Baca: Tersangka Pengalihan Kekayaan Yayasan KUS Dijerat Pasal Berlapis)

Hal itulah yang memunculkan kecurigaan polisi soal adanya pengalihan uang yayasan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Islahudin Akbar, pegawai bank, sebagai tersangka. Islahudin diduga membantu proses pengalihan dana tersebut.

"Jumlah dana yang telah ditarik oleh IA sebesar Rp 600 juta, yang kita belum tahu penggunaannya untuk apa," kata Martinus.

Saat ini penyidik masih mendalami bagaimana mekanisme di yayasan serta proses pengambilan uang dan pengalihannya. Polisi juga menemukan adanya indikasi pencucian uang dari penarikan dana rekening tersebut.

"Yang kita patut duga di sini ada peran IA untuk membantu atau mengalihkan sebagian dana-dana itu yang diduga tak sesuai mekanisme yang ada," kata Martinus.

"Ini yang membuat penyidik di awal sudah menetapkan sebagai tersangka Supaya kita bisa melanjutkan ke proses TPPU," lanjut dia.

(Baca: Bachtiar Nasir Jelaskan soal Pengumpulan Dana Aksi Bela Islam oleh Yayasan KUS)

Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa Bachtiar Nasir sebagai saksi. Diketahui, Bachtiar Nasir merupakan penanggungjawab aksi damai pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016.

Di sela pemeriksaannya, Bachtiar mengatakan bahwa ada dana Rp 3 miliar yang dikelola untuk aksi bela islam pada 4 November dan 2 Desember 2016.

Dana tersebut berasal dari donasi masyarakat yang ditampung di rekening yayasan Keadilan Untuk Semua. Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi, peserta unjuk rasa, hingga korban luka-luka saat aksi 411.

Bachtiar mengatakan, mereka juga menggunakannya untuk biaya publikasi seperti pemasangan baliho, spanduk, dan sumbangan lainnya.

Adapula sumbangan untuk korban bencana Aceh sebesar 500 juta dan di Sumbawa sebesar Rp 200 juta. Namun, Bachtiar membantah ada aliran uang dari rekening yayasan ke pihak lain yang tak sesuai peruntukannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com