Megawati Akan "Nyoblos" di Kebagusan

Kompas.com - 14/02/2017, 13:28 WIB

Nabilla Tashandra

Penulis

Lihat Foto

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Rapat Konsolidasi dengan DPD Partai se-Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).(Kristian Erdianto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2017, Rabu (15/2/2017).

Megawati bersama keluarga rencananya akan mencoblos di Kebagusan, Jakarta Selatan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, ada alasan khusus di balik pilihan Megawati mencoblos di Kebagusan.

Alasannya, karena tempat itu dianggap memiliki rekam jejak sejarah demokrasi yang panjang.

"Pada masa pemerintahan otoriter Orde Baru, ketika ruang-ruang publik dikendalikan oleh penguasa, rapat kerja partai dilaksanakan di bawah pohon di kebun Kebagusan. Pohon dan tanaman menjadi saksi bagaimana demokrasi arus bawah berkonsolidasi melawan tirani," ujar Hasto, melalui keterangan tertulis, Selasa (14/2/2017).

Hasto menambahkan, Pilkada Serentak 2017 khususnya Pilkada DKI Jakarta merupakan ujian bagi kematangan demokrasi Indonesia.

"Dengan demikian, kualitas kepemimpinan calonlah yang seharusnya menjadi dasar pilihan nurani. Pilkada tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang menghalalkan segala cara untuk menang," kata Hasto.

Satgas Anti Politik Uang bentukan PDI-P bersama relawan akan mengawal setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Terkait Pilkada DKI Jakarta, Hasto meyakini kader PDI-P dari bawah hingga pusat akan berupaya maksimal memenangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dalam satu putaran.

"PDI-P terus berjuang mencapai target kemenangan," kata Hasto.

Kompas TV Begitu berharganya suara Anda dalam pilkada serentak, tapi bukan berarti pilihan politik bisa dengan mudah digadai dengan uang. Di saat masa tenang, dugaan praktik politik uang rawan terjadi. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh menerima laporan warga, mendapat surat undangan pemberitahuan pemungutan suara yang di dalamnya terselip uang sebesar Rp 100 ribu. Indikasi praktik politik uang yang mengarahkan pemilik suara untuk memilih salah satu pasangan calon diduga terjadi di Yogyakarta. Panitia Pengawas Pemilu Kulon Progo, Yogyakarta, tengah berkooridnasi dengan polisi dengan bukti uang dan kalender bergambar salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Sementara di Jakarta demi menangkal praktik politik uang di Pilkada DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan membentuk tim gabungan operasi tangkap tangan money politics atau OTT politik uang. Kepolisian akan menindak secara hukum bagi siapa saja yang terbukti memberi atau menerima uang untuk mengarahkan suara pada salah satu paslon di hari pemungutan suara. Ketua Bawaslu DKI Jakarta juga mengimbau masing-masing paslon beserta tim suksesnya agar tidak melakukan hal yang dapat mencederai Pilkada 2017. Tak hanya butuh pengawasan, kewaspadaan akan praktik politik uang di penyelenggaraan pilkada serentak, 15 Februari mendatang juga membutuhkan kewaspadaan di segala lini, termasuk dari Anda, para pemilik suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.