Agus Suntoro
Pemantau dan Penyelidik Komnas HAM RI

Peneliti pada Puslitbang Mahkamah Agung RI. Pernah menjadi penyelidik di berbagai kasus pelanggaran HAM di berbagai daerah, Koordinator Penyelidik Audit HAM di Papua, Koordinator Penyelidik Penanganan Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia, Angota Tim Penanganan Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia, dan menjadi penyusun beberapa RUU terkait HAM.

Problem E-KTP dan Kelompok Rentan dalam Pilkada 2017

Kompas.com - 13/02/2017, 10:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

KOMPAS - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan diselenggarakan 15 Februari 2017 lusa merupakan tahap kedua dari rangkaian pilkada serentak yang dilakukan hingga tahun 2023.  Nantinya akan diselenggarakan pilkada serentak secara nasional yang dilakukan pada satu waktu untuk seluruh daerah pada tahun 2027. 

Ilmuwan politik Robert Dahl, menegaskan bahwa salah satu tujuan pemilihan umum (termasuk Pilkada) adalah mengangkat pejabat-pejabat yang harus dilakukan secara teratur (relatively frequent), adil (fair), dan tanpa kekerasan (coercion).

Dalam pilkada setiap orang yang sudah dewasa (adult) memiliki hak suara (right to vote) dan memiliki hak untuk menentukan pilihannya.

Ketika tahap pencobolasan tinggal menghitung hari, masih ditemukan berbagai kritik terkait penyelenggaran Pilkada 2017. Jika persoalan ini tidak diantisipasi, maka dampak yang paling serius adalah pelanggaran hak asasi manusia, berupa penghilangan hak pilih warga Negara.

Problem e-KTP
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri yang hasilnya mengikat, berkenaan percepatan penggunaan e-KTP dari Pemilu 2019 menjadi Pilkada 2017, telah menimbulan konsekuensi yang pelik.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 556/KPU/X2016, tanggal 11 Oktober 2016, yang menyatakan apabila pada 4 Desember 2016 warga belum memiliki e-KTP dan/atau datanya belum terekam, maka tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Implikasi kebijakan tersebut sangatlah besar, tidak saja menyangkut persoalan teknis administaratif kependudukan, akan tetapi sebagai pemberangusan hak pilih warga negara.

Kondisi ini tercermin dari serangkaian temuan pra–Pilkada 2017 (rilis Komnas HAM RI), sengkarut e-KTP terjadi dari Aceh hingga Papua atau hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai contoh temuan ini ada di Kota Jayapura, Papua (127.000); Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (118.304); Kabupaten Lampung Barat, Lampung (31.000); Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera barat (1.115); Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (11.982); dan Jawa Tengah (21.400).

Persoalan ini menjadi kisruh dan menjadi sumber ketegangan antara pemerintah dan KPU yang kemudian disikapi dengan kebijakan penerbitan Surat Keterangan (SUKET) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.