Agus Suntoro
Pemantau dan Penyelidik Komnas HAM RI

Peneliti pada Puslitbang Mahkamah Agung RI. Pernah menjadi penyelidik di berbagai kasus pelanggaran HAM di berbagai daerah, Koordinator Penyelidik Audit HAM di Papua, Koordinator Penyelidik Penanganan Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia, Angota Tim Penanganan Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia, dan menjadi penyusun beberapa RUU terkait HAM.

Problem E-KTP dan Kelompok Rentan dalam Pilkada 2017

Kompas.com - 13/02/2017, 10:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

Meskipun demikian, bukan berarti persoalan seluruhnya dapat diantisipasi, karena salah satu syarat penerbitan SUKET adalah kepemilikan Kartu Keluarga (KK). Lantas, apakah pemerintah telah memastikan bahwa seluruh keluarga di Indonesia telah dipenuhi hak-haknya dengan pemberian dokumen KK?

Belum kelar persoalan tersebut, publik kembali dikejutkan dengan temuan paket berisi e-KTP di Bandara Soekarno-Hatta yang dikirim dari Kamboja. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa kasus ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Di berbagai media, disebutkan kasus ini disinyalir tak terkait peristiwa pilkada. 

Potensi penyalahgunaan e-KTP untuk Pilkada 2017 bukan berarti tidak ada, akan tetapi dengan konsep pengamanan yang berlapis, ditunjang faktor saling mengenal petugas KPPS dengan penduduk setempat dan terdapat saksi-saksi pasangan calon, dapat mengeliminasi upaya penyalahgunaan tersebut.

Apapun alasannya, fakta temuan e-KTP menunjukan adanya itikad tidak baik dan upaya penggunaan untuk tidak pidana yang sangat merugikan kepentingan nasional secara luas.

Kelompok rentan
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2017.

Konsekuensi atas konstruksi hukum tersebut adalah memberikan kewajiban kepada pemerintah dan KPU untuk memastikan bahwa mereka terdaftar, mengedukasi dan memfasilitasi mereka untuk memilih.

Secara umum proses pendataan dilakukan berlapis, data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri RI, verifikasi oleh KPUD, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), verifikasi ulang (pencocokan dan penelitian) yang kemudian disempurnakan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meskipun demikian, perhatian KPUD biasanya sebatas pemilih umum, belum menyentuh kelompok rentan.

Lantas siapakah kelompok rentan tersebut? Terdapat beberapa rujukan untuk memastikan mereka.

Pertama, Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, yang disebut kelompok rentan adalah penyandang cacat (disabilitas fisik atau disabilitas mental), orang yang berusia lanjut, dan wanita hamil, mereka berhak mendapat bantuan khusus untuk meningkatkan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua, dalam Butir 3 Komentar Umum 21 Pasal 10 International Convention on Civil and Politic Right (ICCPR) menyatakan bahwa negara-negara pihak memiliki kewajiban positif terhadap orang-orang yang rentan karena status mereka yang dirampas kemerdekaannya atas dasar hukum dan kewenangan negara yang ditahan di penjara-penjara, rumah-rumah sakit, khususnya pasien rumah sakit jiwa, kamp-kamp penahanan, atau lembaga-lembaga pemasyarakatan atau di mana pun.

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formasi 77 Jet Tempur TNI AU akan Terbang di Atas Istana Negara Saat Peringatan HUT ke-77 RI

Formasi 77 Jet Tempur TNI AU akan Terbang di Atas Istana Negara Saat Peringatan HUT ke-77 RI

Nasional
Polri Jamin Keselamatan Bharada E yang Dapat Perlindungan Darurat LPSK

Polri Jamin Keselamatan Bharada E yang Dapat Perlindungan Darurat LPSK

Nasional
Menag: Antrean Calon Jemaah Haji Lansia RI Mencapai 700 Ribu, Harus Ada Solusi

Menag: Antrean Calon Jemaah Haji Lansia RI Mencapai 700 Ribu, Harus Ada Solusi

Nasional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Siaga Kebencanaan untuk Tenaga Medis

DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Siaga Kebencanaan untuk Tenaga Medis

Nasional
Komnas HAM Periksa Bharada E di Bareskrim Polri Sore Ini

Komnas HAM Periksa Bharada E di Bareskrim Polri Sore Ini

Nasional
Pendukung yang Kecewa Prabowo Gabung ke Pemerintahan Jokowi Diprediksi Beralih Dukung Anies

Pendukung yang Kecewa Prabowo Gabung ke Pemerintahan Jokowi Diprediksi Beralih Dukung Anies

Nasional
Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Nasional
Bidik Suara Loyalis Soeharto, Parsindo Dinilai Harus Belajar dari Pengalaman Berkarya

Bidik Suara Loyalis Soeharto, Parsindo Dinilai Harus Belajar dari Pengalaman Berkarya

Nasional
Versi Pengacara soal Kejadian di Magelang: Tidak Ada Pelecehan, Adik Brigadir J Malah Diundang Datang

Versi Pengacara soal Kejadian di Magelang: Tidak Ada Pelecehan, Adik Brigadir J Malah Diundang Datang

Nasional
Antigen Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Jarak Jauh Wajib PCR atau Vaksin Booster

Antigen Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Jarak Jauh Wajib PCR atau Vaksin Booster

Nasional
Menziarahi Pancasila, Husein dan Sukarno

Menziarahi Pancasila, Husein dan Sukarno

Nasional
Prabowo Disebut Lihai Mainkan Suasana Kebatinan Pendukung Jokowi

Prabowo Disebut Lihai Mainkan Suasana Kebatinan Pendukung Jokowi

Nasional
Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Menag Minta Kuota Haji Indonesia Naik 100 Persen

Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Menag Minta Kuota Haji Indonesia Naik 100 Persen

Nasional
Kematian Akibat Covid-19 Meningkat, Epidemiolog: Tanda Banyak Kasus Tak Terdeteksi

Kematian Akibat Covid-19 Meningkat, Epidemiolog: Tanda Banyak Kasus Tak Terdeteksi

Nasional
RI-Arab Saudi Bentuk Satgas untuk Persiapkan Ibadah Haji 2023

RI-Arab Saudi Bentuk Satgas untuk Persiapkan Ibadah Haji 2023

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.