Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Tenaga Asing Tak Kuasai Pembukaan dan Penutupan AG 2018

Kompas.com - 10/02/2017, 19:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan supaya acara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 tidak dikuasai tenaga asing.

"Beliau minta jangan diselenggarakan oleh orang asing semua. Karena di beberapa negara, yang menyelenggarakan itu orang asing," ujar Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf di Istana, Jumat (10/2/2017).

"Oke kita punya konsultan yang berpengalaman dari luar negeri, tapi, kata Presiden, kita manfaatkan orang-orang kita juga karena kan banyak juga," lanjut dia.

Triawan mengakui bahwa penggunaan tenaga asing dalam pembukaan serta penutupan perhelatan turnamen olahraga bertaraf internasional memang selalu dikuasai tenaga di luar negara penyelenggara.

(Baca: Persiapan MXGP dan Asian Games 2018)

"Karena mereka kan punya teknologi," ujar Triawan.

Pembukaan dan penutupan Asian Games 2018, menurut Triawan, sangat menentukan citra Indonesia di dunia.

Berkaca pada pembukaan Olimpiade di Rio De Jeneiro 2016 Brasil yang sukses, citra negara itu pun juga meningkat.

"Nah kita mesti sama dengan (Olimpiade) di Rio, Brasil lah minimal," ujar Triawan.

(Baca: Proyek Pembangunan Asian Games 2018 Diyakini Bisa Selesai Tepat Waktu)

Untuk mewujudkan kesuksesan Asian Games 2018, Triawan sampai-sampai menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Pembangunan Puan Maharani serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung setiap bulan.

"Ini waktunya tinggal satu setengah tahun. Saya minta kepada Presiden untuk memohon kepada semua kementerian untuk memperhatikan itu untuk sama-sama kita kawal. Akan diadakan setiap bulan nantinya rapat untuk memonitor Asian Games," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com