Kepolisian Diminta Punya Rencana Khusus Saat Masa Tenang Pilkada

Kompas.com - 09/02/2017, 23:35 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengimbau lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk berkonsolidasi intens dengan aparat penegak hukum.

Langkah ini sebagai antisipasi terjadinya berbagai pelanggaran jelang pemungutan suara pilkada serentak pada Rabu (15/2/2017) nanti.

Menurut peneliti Perludem, Titi Anggraini, tingkat pelanggaran cenderung meningkat pada masa tenang atau tiga hari sebelum pemungutan suara.

Pelanggaran bisa dilakukan oleh kader maupun simpatisan partai dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, atau perusakan.

"Kepolisian harus punya rencana khusus agar masa tenang menjadi benar-benar tenang," ujar Titi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).

Menurut Titi, sejumlah daerah yang rawan konflik rentan memunculkan tindak kekerasan jelang pemungutan suara.

Misalnya, di Aceh. Perludem mencatat sudah ada 26 tindak kekerasan di Aceh selama proses penyelenggaraan pilkada berjalan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Titi mengatakan, konflik yang sering terjadi yakni antara Partai Nasional Aceh dan Partai Aceh. Kedua Partai ini sama-sama mengusung mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Partai Aceh mengajukan Muzakir Manaf–TA Khalid sebagai calon gubernur-calon wakil gubernur Aceh. Sedangkan Partai Nasional Aceh mencalonkan Irwandi Yusuf - Nova Iriansyah.

"Nah ini apakah terkait dengan fragmentasi di internal eks kombatan GAM," kata Titi.

(Baca juga: Jelang Pilkada, Kerawanan Jakarta Meningkat, Aceh Menurun)

Menurut Titi, masyarakat harus berani melapor kepada pihak berwajib jika melihat atau mengalami kekerasan.

Kepolisian harus menindak tegas pelaku kekerasan dan penyelenggara pemilu, juga harus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor.

"Bawaslu harus bekerja sama dengan lembaga terkait, kalau perlu dihadirkan lembaga perlindungan saksi dan korban. Karena memang ini bukan perkara mudah dan sederhana," kata Titi.

Sedianya, secara serentak pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Ada 101 daerah yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut.

Rinciannya, 7 Provinsi akan menggelar Pilgub; 18 kota dan 76 kabupaten menggelar pilkada. 

Kompas TV Ingin Pilkada Makin Mutakhir, Kemendagri Adakan Rakornas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Nasional
Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Nasional
Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Nasional
Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.