Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Ungkap Pesan Khusus Pengurus Istiqlal untuk Peserta Aksi 112

Kompas.com - 09/02/2017, 13:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Pol Rikwanto mengatakan, kepolisian dan penanggung jawab aksi 11 Februari 2017 sepakat untuk memusatkan kegiatan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Kesepakatan itu lantaran kegiatan yang diajukan berupa acara beribadah bersama.  

Rikwanto mengatakan, pengurus Istiqlal juga menekankan bahwa kegiatan yang dilakukan di masjid terbesar di Tanah Air itu hanya untuk beribadah.

"Ada pesan dari pengelola masjid, masjid digunakan untuk ibadah, shalat, berdoa, pengajian, dan lain-lain, tidak untuk politik," ujar Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

(Baca: Bahas Aksi 11 Februari, Tim Advokasi GNPF MUI Temui Wiranto)

Rikwanto menegaskan, selain di Istiqlal, tak ada aksi lain.

Sebelumnya, peserta aksi berencana melakukan longmarch di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Monas.

Namun, polisi melarang aksi tersebut dan memusatkannya di Istiqlal. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan jumlah peserta yang akan hadir.

"Estimasi jumlah masih dikumpulkan. Istiqlal kan bisa menampung 100.000 orang," kata Rikwanto.

(Baca: Fahri Hamzah Pertanyakan Pelarangan Aksi 112)

Polda Metro Jaya nantinya akan mengatur lalu lintas serta jalur kedatangan dan kembali agar tidak menimbulkan kemacetan.

Rikwanto memastikan polisi akan melakukan pengamanan maksimal untuk aksi damai tersebut.

"Kepada masyarakat kita imbau tidak khawatir. Silakan beraktivitas seperti biasa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com