Atase Imigrasi Jadi Tersangka Suap, KBRI Kuala Lumpur Akan Bantu KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menyatakan siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan tersangka terhadap mantan Atase Imigrasi Dwi Widodo.

Dwi yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) diduga menerima suap yang jumlahnya mencapai Rp 1 miliar.

"Kalau KPK, (mereka) meminta kita wajib memenuhi permintaan tersebut. Sebagai instansi pemerintahan, (KBRI dan KPK) harus saling mendukung karena yang dilakukan KPK merupakan implementasi good governance sehingga perlu didukung," ujar Wakil Dubes KBRI Kuala Lumpur, Andreano Erwin, didampingi Atase Imigrasi Mulkan Lekat, di Kuala Lumpur, Rabu (8/2/2017).

Andreano mengatakan, pihaknya siap saja kalau KPK memerlukan informasi atau verifikasi terhadap staf KBRI yang saat itu mengikuti kegiatan terkait penetapan tersangka tersebut.

"Kalau memang ada staf yang mau diperiksa, kami akan minta izin dari Dirjen Imigrasi," katanya.

Andreano mengatakan, pihaknya turut prihatin dengan penetapan tersangka tersebut karena bagaimanapun yang bersangkutan pernah bekerja di KBRI Kuala Lumpur.

(Baca: KPK Tetapkan Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur sebagai Tersangka Suap)

"Kami prihatin, bagaimanapun dia pernah bekerja di KBRI Kuala Lumpur, dan proses ini saya rasa sedikit banyak membuat kami tersentak, tetapi tidak menurunkan semangat kami untuk melayani WNI," katanya.

Dia mengatakan, proses hukum masih berjalan, dan pihaknya perlu menghormati proses pengadilan.

Tentang keterlambatan auditor internal KBRI, dia mengatakan bahwa yang dimaksud KPK mungkin terkait rentang tugas yang bersangkutan antara 2013 dan 2016.

"Yang disampaikan KPK terkait masa tugas beliau. Akan tetapi, kalau dilihat secara lebih spesifik, yang disampaikan dari masalah ini terkait program reach out bahwa ada petugas KBRI dan imigrasi ke tempat-tempat konsentrasi pekerja Indonesia di luar Kuala Lumpur untuk menguruskan paspor," katanya.

Dia juga menegaskan, kerja sama antara KPK dan Malaysia Anti Corruption Commission (MACC) sudah berkali-kali dilakukan.

"Kalau melihat kejadian di KBRI Kuala Lumpur ke belakang itu kerja sama KPK dan lembaga rasuah di Malaysia. Saya tidak mau berspekulasi. Mungkin laporan masyarakat karena merasa dirugikan kemudian dikembangkan oleh lembaga rasuah Malaysia. Kemudian saat dikembangkan mereka melihat perlu keterlibatan KPK, maka mereka hubungi KPK," katanya.

Andreano mengatakan, menurut informasi yang diterima, kasus tersebut juga melibatkan warga Malaysia. Oleh karena itu, pihaknya menyerahkan hal tersebut pada ranah hukum Pemerintah Malaysia.

"Kalau tidak salah, pertengahan tahun lalu, KPK sempat ke sini dan melakukan pemeriksaan ke KBRI ataupun koordinasi dengan MACC. KPK tentu mempunyai kriteria mana laporan yang valid dan tidak. Ini dasar mereka melakukan penyelidikan sebelum dinaikkan ke penyidikan," katanya.

"Reach out" dilanjutkan

Andreano mengatakan, program "reach out" bagus karena merupakan bentuk kehadiran negara, yang tidak hanya di KBRI, tetapi bisa juga dengan mendatangi tempat-tempat TKI di luar perwakilan.

"Kami akan tetap melaksanakan program ini dengan penyesuaian. Dulu saat 2009 program reach out dimulai, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) belum ada. Sekarang SIMKIM sudah ada, tentu ini berpengaruh pada proses reach out," katanya.

Dia menegaskan, pihaknya juga akan melakukan perubahan SOP. Sebagai contoh, mereka hanya akan melakukan reach out terhadap TKI secara langsung, yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan-perusahaan di Malaysia agar mudah mengontrolnya.

"Harap diingat, kejadian ini di luar KBRI, bukan di dalam KBRI," katanya.

Sehubungan dengan kasus tersebut, pihaknya sudah berkomunikasi dan menyemangati staf KBRI Kuala Lumpur.

"Jangan sampai kasus ini jadi alasan untuk menggeneralkan kalau semua staf KBRI Kuala Lumpur buruk. Dalam waktu dekat, kami akan kumpulkan untuk memberi penjelasan," katanya.