Politik Kemungkinan

Kebinekaan

Maka, menjadi tepat kalauyang jadi semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walau beragam, tetapi satu tujuan, satu visi, dan satu kebangsaan dan kemanusiaan. Kebinekaan menjadi halaman muka yang memberikan gambaran kepada dunia luar dan dunia dalam betapa kayanya kita sebagai bangsa. Betapa bangsa yang diproklamasikan kaum pergerakan pada 1945 sesungguhnya ditancapkan di atas hamparan keragaman.

Dalam kebinekaan tersembul sebuah cita-cita bangsa yang luhur bahwa kita harus melepaskan diri dari ikatan-ikatan pra-politik (diskriminatif, partisan, eksklusif) menuju politik (terbuka, demokratis, rasional, inklusif, non-diskriminatif, setara, dan akuntabel). Kebinekaan mengandung sekaligus memberikan sebuah makna tersembunyi tentang keharusan mengembangkan etos musyawarah dan mufakat, menjunjung hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan.

Kebinekaan yang membawa imperatif moralnya berupakewajibanmengembangkan sikap moderasi bukan saja di ruang politik dan budaya, melainkan juga dalam penghayatan keagamaan. Suatu bentuk moderasi yang dapat menjadipertahanan bangsa sehingga kita tak jatuh dalam kutub ekstrem, baik ”kiri” (komunisme) ataupun ”kanan” (islamisme), menjadi obligasi moral yang kuat sehingga kitatidak terjebak dalam tarikan kaum puritan yang selalu melihat persoalan secara hitam-putih dengan fantasi metafisiknya yang sering kali bersifat ahistoris dan tertutup.

Sayang, Indonesia yang telah berdiri kokoh diperjuangkan dengan pertaruhan nyawa harus tercabik-cabik karena urusan pemilihan kepala daerah yang bersifat sementara. Kita hari ini seharusnya malu dengan kaum pergerakan yang membebaskan Nusantara dari sekapan kaum kolonial dengan kepala yang lapang, terbuka, dan penuh cinta kasih, tiba-tibapetakeindonesiaan harus robek dengan sentimen partisan etnik-keagamaan yang dangkal. Kita harus tetap mengupayakan kemungkinan Indonesiayang lebih baik.

Asep Salahudin
Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Tasikmalaya;
Ketua Lakpesdam PWNU JAbar

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Februari 2017, di halaman 7 dengan judul "Politik Kemungkinan"