Pemerintah Diminta Tak Bertindak seperti Zaman Orba terhadap Khatib

Kompas.com - 08/02/2017, 11:00 WIB
Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menolak wacana Kementerian Agama yang hendak menerapkan sertifikasi terhadap khatib shalat Jumat.

Maman mengingatkan Pemerintah untuk tidak mengulang sejarah, seperti pada zaman Orde Baru yang bertindak represif terhadap penceramah agama yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. 

"Waktu itu para dai selalu dikontrol oleh kekuasaan, disuruh lapor ke aparat dan terus diawasi bahkan dilarang berceramah oleh pemerintah. Di era reformasi seperti saat ini hal itu jangan sampai terulang lagi", kata Maman kepada Kompas.com, Rabu (8/2/2017).

 

(baca: Menteri Agama Wacanakan Program Sertifikasi Khatib Shalat Jumat)

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, pemerintah harusnya berada sebagai fasilitator dan mediator, bukan justru mengintervensi.

Sementara yang mentahbiskan layak tidaknya khatib dan dai sebaiknya diserahkan kepada ormas dan masyarakat setempat.

"Pemerintah sebaiknya konsen pada penguatan kapasitas para khatib dan dai dalam pemahaman keagamaan yang moderat, toleran dan damai di satu sisi, tapi sisi lain mempunyai jiwa dan komitmen kebangsaan yang kokoh," kata Maman.

(baca: Khotbah Jumat Diisi Caci Maki, Menteri Agama Bakal Buat Standardisasi)

Maman menyarankan, pemerintah dan ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah bisa memfasilitasi halaqoh-halaqoh penguatan kapasitas khatib dan dai, termasuk menyusun modul dan materi Islam yang ramah, damai dan toleran. 

Apabila memang ada khatib yang memang melakukan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan, maka Maman menilai masyarakat bisa melaporkannya ke kepolisian. Kepolisian pun bisa melakukan tindakan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wujudkan Pertanian Alami, Badan Restorasi Gambut Dukung SLPG

Wujudkan Pertanian Alami, Badan Restorasi Gambut Dukung SLPG

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha

Nasional
Satgas Covid-19: Sebaiknya Cepat Pulang, Jangan Nongkrong Dulu

Satgas Covid-19: Sebaiknya Cepat Pulang, Jangan Nongkrong Dulu

Nasional
Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Nasional
Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Nasional
Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Nasional
'Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19...'

"Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19..."

Nasional
Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Nasional
Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X