Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAU Tegaskan Helikopter AW 101 Dibeli TNI AU, Bukan Setneg

Kompas.com - 07/02/2017, 13:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) berasal dari TNI AU, bukan dari Sekretariat Negara.

"Saya tegaskan, anggaran yang digunakan untuk pembelian helikopter AW 101 adalah anggaran AU, bukan Setneg," ujar Hadi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Pernyataan Hadi ini sekaligus membantah pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengatakan pengadaan AW 101 merupakan perencanaan dan penganggaran dari Kementerian Sekretariat Negara.

Selain soal rencana anggaran, proses pengadaan AW 101 pun dilakukan oleh TNI AU. Hadi memastikan bahwa rangkaian proses pembelian AW 101 diketahui pula oleh Kementerian Pertahanan sebagai kementerian induk tiga matra TNI.

(Baca: Merasa Akan Diganti, Panglima TNI Buka-bukaan soal Polemik AW101)

"Dukungan administrasinya dari Kementerian Pertahanan. Untuk bisa kami mencairkan (anggaran), kan semuanya dari Kementerian Pertahanan," ujar Hadi.

Meski demikian, pengadaan AW 101 yang diketahui oleh Kemenhan adalah diperuntukkan bagi angkutan VVIP (presiden).

Kemenhan tidak mengetahui bahwa setelah pengadaan itu ditolak Presiden Jokowi, peruntukan AW 101 diubah dari VVIP menjadi untuk pesawat angkut pasukan.

Atas dasar itu pula, Hadi membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dalam pembelian AW 101.

(Baca: Menhan dan Panglima TNI Sama-sama Tak Tahu soal Pembelian Heli AW101)

"Oleh sebab itu, saya membentuk tim investigasi ke dalam, internal AU. Untuk melihat proses perencanaan sampai pengadaan itu bagaimana," ujar Hadi.

Saat ini, helikopter AW 101 sendiri sudah datang dan disimpan di salah satu hanggar TNI AU. Namun, belum ada proses serah terima alutsista karena menunggu proses investigasi.

Kompas TV Kontroversi Pembelian Helikopter AW 101

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com