Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Ada yang Sengaja Buat Data E-KTP Palsu Jelang Pilkada

Kompas.com - 07/02/2017, 06:23 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro memastikan bahwa isu e-KTP dengan foto yang sama tidak benar.

Isu e-KTP ganda tersebut sempat menyebar di media sosial.

Menurut Juri, ada pihak yang sengaja membuat data palsu, yaitu menggandakan identitas orang lain dengan memasang foto yang sama.

"Sudah kami cek, Kemendagri juga sudah cek, itu tidak benar. Yang benar adalah ada sekian data kependudukan orang yang diganti fotonya seolah-olah satu orang memiliki banyak identitas," ujar Juri saat ditemui seusai rapat koordinasi tingkat menteri terkait pengamanan Pilkada Serentak 2017, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Juri mengatakan, informasi yang tidak benar tersebut sengaja disebar melalui media sosial dengan tujuan mengganggu penyelenggaraan pilkada serentak.

(Baca: Polisi Duga Motif Penyebar e-KTP Ganda untuk Buat Kisruh Pilkada)

Dia memastikan masalah tersebut tidak akan berdampak besar, terutama saat proses pilkada di Jakarta.

KPU bisa mendeteksi mana KTP yang asli dan yang palsu.

"Itu kan mudah, namanya ada, nomor kependudukannya ada, tinggal dicek di database kependudukan," kata Juri.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemprov DKI Jakarta telah mendatangi nama-nama yang diduga memiliki data e-KTP yang sama.

(Baca: Bagaimana Cara KPU DKI Memastikan E-KTP untuk Pilkada DKI 2017 Asli?)

Dari penelusuran tersebut, data e-KTP yang tersebar merupakan data asli.

Namun, foto pemilik e-KTP diganti. Sumarsono menyebutkan, beredarnya foto-foto hoax itu dilakukan oleh orang iseng yang hendak mengacaukan Pilkada DKI.

"Jadi itu orang iseng yang akan mengacaukan Pilkada DKI Jakarta," ujar Sumarsono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com