Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada, TNI Bantu Polri Berantas Isu SARA

Kompas.com - 07/02/2017, 06:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI menyatakan siap menurunkan jajarannya untuk membantu Kepolisian mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Salah satu bantuan TNI adalah mengamankan Pilkada dari situasi tak kondusif karena adanya isu SARA.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono menegaskan, TNI akan membantu Kepolisian untuk memproses pihak-pihak yang menyebabkan situasi tak kondusif.

"Kalau kami mengetahui, pasti kami serahkan kepada polisi. Karena kan sudah menghasut, istilahnya," kata Mulyono, seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Mulyono mengatakan, pilkada merupakan pesta rakyat sehingga seharusnya tidak dikotori oleh ulah-ulah sejumlah pihak yang ingin mengganggu kelancaran pelaksanaannya. 

TNI berharap tak ada laporan terkait isu SARA menjelang hari H pemungutan suara.

"Prinsipnya kami tidak ingin hal seperti itu terjadi. Maka deteksi dini kami melalui Babinsa itu kami maksimalkan betul untuk mengantisipasi terjadinya hal yang dimaksudkan. Terkait isu sara," kata Mulyono.

Sementara itu, terkait jumlah personel yang diturunkan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI menunggu permintaan dari kepolisian.

"TNI sudah menyiapkan pasukannya, kapan diminta dengan kepolisian dan siap memberikan cadangan," kata Gatot.

Namun, ia enggan membeberkan jumlah personel TNI yang diturunkan untuk membantu Polri di setiap wilayah.

"Kan banyak sekali daerah. Jadi permintaannya bervariasi. Saya tidak bisa menyebutkan semua jumlahnya seluruh Indonesia," ujarnya.

Adapun, Polri mempersiapkan 60.000 hingga 70.000 personel untuk mengamankan pilkada serentak.

Lebih dari 4.100 personel di antaranya berasal dari Brimob Polri.

DKI Jakarta dianggap daerah yang paling rawan oleh Polri untuk Pilkada. Namun, tak mengurangi pengamanan di wilayah yang dianggap tidak rawan.

Jika ada kerawanan baru yang muncul menjelang atau saat Pilkada, maka personel dari wilayah terdekat akan dikerahkan untuk membantu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com