Proyek LRT Jabodebek Telan APBN Besar, Pemerintah Cari Opsi Pembiayaan

Kompas.com - 06/02/2017, 16:12 WIB
Pekerja melintas dekat proyek sistem transportasi kereta ringan (light rail transit/LRT) yang diresmikan pembangunannya dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (9/9/2015). Pembangunan dua koridor awal LRT, yakni Cibubur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 24,2 kilometer (km) dan rute Bekasi Timur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 17,9 km, membutuhkan anggaran Rp 23,8 triliun dan ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPekerja melintas dekat proyek sistem transportasi kereta ringan (light rail transit/LRT) yang diresmikan pembangunannya dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (9/9/2015). Pembangunan dua koridor awal LRT, yakni Cibubur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 24,2 kilometer (km) dan rute Bekasi Timur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 17,9 km, membutuhkan anggaran Rp 23,8 triliun dan ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi dinilai memakan dana terlalu besar apabila dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk itu, pemerintah mencari opsi untuk mencari pembiayaan dari sumber lain.

Sumber pembiayaan lain ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

"Karena kalau pakai APBN terlalu besar, kemungkinan dengan selain APBN. Ini yang perlu diputusin di sini (rapat terbatas)," kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono di sela rapat.

Budi mengatakan, pada dasarnya peraturan presiden yang mengatur tentang LRT masih berbunyi bahwa pembiayaan proyek ini melalui APBN.

Namun belakangan, diketahui proyek LRT menelan dana yang cukup besar. Untuk prasarananya saja, lanjut Prasetyo, dana yang dihabiskan mencapai Rp 22,5 triliun.

Selain itu, pemerintah pusat juga harus membangun LRT di Sumatera Selatan yang menelan Rp 12 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Besar. Dalam waktu bersamaan harus bangun dua LRT sekaligus," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

Nasional
Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

Nasional
Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Nasional
Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

Nasional
Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Nasional
MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

Nasional
Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Nasional
Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Nasional
Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Nasional
Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X