Wiranto: Minggu Tenang Harus Tenang, Jangan Bikin Ribut!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau agar tidak ada pihak-pihak yang mengerahkan massa selama masa tenang jelang penyelenggaraan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Hal tersebut dia ungkapkan saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri terkait pengamanan Pilkada serentak di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

"Dalam minggu tenang harus tenang, jangan dibikin ribut. Minggu tenang harus dihormati agar masyarakat bisa memilih dan mempertimbangkan dengan tenang," ujarnya.

Wiranto menuturkan, sesuai peraturan perundang-undangan, siapapun tidak diizinkan melakukan pengerahan massa di ruang publik selama masa tenang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengeluarkan peraturan terkait hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan menjelang dan sesudah Pilkada Serentak.

(Baca: Mendagri Berharap Tak Ada Aksi Unjuk Rasa Selama Masa Tenang)

Wiranto juga menegaskan bahwa dia sudah memerintahkan pihak kepolisian menindak siapapun yang melakukan pengerahan massa.

"Terkait pengerahan massa kan sudah ada aturannya, yang pasti dalam minggu tenang tidak diizinkan pengerahan massa di ruang publik. Kalau dilakukan saya perintahkan aparat kepolisian menindak tegas," kata Wiranto.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada netizen ikut membantu pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif jelang pilkada dengan tidak menyebar informasi bernada fitnah dan hoax.

"Jangan sampai ikut menyebarkan berita yang memancing emosi orang lain, menista orang lain dan memfitnah orang lain," ucapnya.

(Baca: Wiranto: Masa Tenang, Tak Ada Lagi Kegiatan yang Picu Sentimen Publik)

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap tidak ada kelompok masyarakat yang mengadakan aksi unjuk rasa selama masa minggu tenang jelang penyelenggaraan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Menurut Tjahjo, demonstrasi yang dilakukan selama minggu tenang, meski tidak terkait tiga pasangan calon, berpotensi memperkeruh suasana jelang Pilkada, terutama di DKI Jakarta.

"Kalau saya pribadi ya, namanya minggu tenang, ya harus tenang. Walaupun sifatnya itu tidak terkait dengan tiga paslon itu. Tapi apapun eksesnya, pasti akan mengganggu stabilitas jelang Pillkada," ujar Tjahjo.

Tjahjo menuturkan bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan jelang Pilkada selain Aceh, Papua dan Banten. Namun, dia memastikan unsur TNI dan Polri telah menyiapkan upaya-upaya pengamanan yang komprehensif agar penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar.

(Baca: Polri Minta Jangan Ada Aksi Demo Saat Masa Tenang)

Dia pun mengimbau kelompok masyarakat menahan diri dan mengalihkan rencana demonstrasi setelah Pilkada serentak usai.

"Tensi yang cukup tinggi memang ada di DKI. Hari ini akan dibahas soal pengamanannya dengan Menko Polhukam. Apapun kita harus lakukan persiapan agar masyarakat secara maksimal bisa hadir di TPS. Kalau mau demonstrasi nanti lah setelah tanggal 15 (Februari) itu saja," kata Tjahjo.

FPI berencana gelar doa bersama

Sebelumnya, Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab mengaku, pihaknya akan kembali menggelar aksi doa bersama pada 11 Februari 2017. Hal tersebut diungkapkan Rizieq saat menyambangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

“Doa untuk keselamatan bangsa, untuk keamanan pilkada di Jakarta. Supaya Jakarta ke depan lebih baik lagi,” kata Rizieq.

Selain doa bersama, aksi itu juga akan dibarengi dengan kegiatan longmarch di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Wartawan kita undang semua. Dari Monas ke HI, jalan sehat 11 Februari,” ujarnya.