Indonesia Minta Akses Barang Bukti Kasus Penyelundupan Senpi di Sudan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, tim investigasi dari Kementerian Luar Negeri dan Polri terkait kasus dugaan penyelundupan senjata sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan otoritas Sudan. Tim tiba di Sudan pada Minggu (29/1/2017).

Retno menuturkan, saat ini tim investigasi sudah berada di El Fasher dan bertemu dengan pemerintah setempat, kepolisian dan pihak UNAMID.

Dalam pertemuan tersebut, tim investigasi meminta akses terhadap barang bukti. Selain itu, tim investigasi juga meminta diberikan izin untuk bertemu dengan anggota kontingen Polri.

"Beberapa diskusi sedang dijalankan, kita meminta akses terhadap barang bukti. Mudah-mudahan kita sudah bisa memulai akses terhadap barang bukti, akses untuk bertemu dan melakukan pendalaman dengan anggota kontingen kita," ujar Retno di sela-sela The 3rd Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

(baca: Ini Tiga Kejanggalan Dugaan Penyelundupan Senjata di Sudan)

Retno menuturkan, tim investigasi akan berada di Sudan hingga 6 Februari 2017. Namun, tidak menutup kemungkinan tim investigasi akan tinggal lebih lama bila dibutuhkan.

Retno juga menyampaikan bahwa komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Sudan dan pihak UNAMID terus berjalan.

"Saya juga ingin sampaikan komunikasi antara El Fasher, Jakarta dan New York terus berjalan untuk memastikan bahwa kita bisa mendapat informasi yang diperlukan mengenai kasus ini," kata Retno.

(baca: Kompolnas Yakin Polisi RI Tak Terlibat Penyelundupan Senpi di Sudan)

Adapun kronologi kejadian tersebut, yakni pada 15 Januari 2016, rombongan sejumlah 139 orang bertolak ke bandara untuk kembali ke Indonesia. Barang-barang mereka dimasukkan ke dalam dua kontainer dan dibawa ke bandara.

Barang-barang itu dimasukkan ke mesin deteksi, namun tiba-tiba seorang petugas menunjuk sebuah koper, apakah milik rombongan Indonesia.

Karena warna kopernya berbeda dan tak ada label Indonesia, mereka membantah memiliki koper tersebut.

Ternyata, setelah dideteksi, dalam koper itu berisi senjata. Secara tegas, rombongan yang dipimpin oleh AKBP John Huntalhutajulu membantah koper tersebut milik mereka.

John dan rombongan menduga koper tersebut tercampur dengan koper mereka.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, sepuluh tas berisi senjata yang ditemukan di Bandara El Fasher bukan milik Formed Police Unit (FPU) ke-8 Polri.

(baca: Kapolri: Hasil Investigasi, 10 Koper Isi Senjata Bukan Punya Polisi RI)

"Hasil investigasi awal kita, baik dari kedutaan maupun laporan anggota yang ada di sana, itu menunjukkan indikasi kuat bahwa sepuluh koper itu bukan milik dari tim FPU Polri," ujar Tito di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Tito mengatakan, beberapa hari sebelum berangkat, 141 koper milik Polri sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan bersih.

Saat hari kepulangan, setibanya di bandara, kembali dilakukan pengecekan. Jumlahnya sama dan koper-koper delegasi Indonesia semuanya seragam dan diberi tanda.

Kemudian, dilakukan pengecekan lewat X Ray. Sekitar 10 meter dari koper-koper milik Indonesia, terdapat tumpukan koper tanpa identitas dan berbeda jenis.

Petugas bandara Sudan bertanya apakah tas tersebut milik delegasi Indonesia.

Tito mengatakan, saat itu rombongan membantahnya. Dilihat secara fisik saja berbeda. Saat dimasukkan ke mesin scan, terlihat puluhan senjata dan amunisi di dalam tas-tas tersebut.

Petugas kemudian menuduh rombongan Polri hendak menyelundupkan senjata dan amunisi tersebut.

"Petugas kita menyangkal bahwa itu bukan milik kita dan tempatnya berbeda dengan tempat koper kita," kata Tito.

Tito mengatakan, mustahil Polri menyelundupkan amunisi karena produksi dalam negeri melimpah. Indonesia punya perusahaan Pindad yang memproduksi banyak amunisi untuk pengamanan negara.