Hakim Terseret Kasus Suap, Ketua MK Tegaskan Tak Bakal Mundur

Kompas.com - 27/01/2017, 21:52 WIB
 Kiri-Kanan: Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidaruk, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ketua MK Arief Hidayat, Sekjen MK Guntur Hamzah dalam konfrensi pers di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017). Fachri Fachrudin Kiri-Kanan: Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidaruk, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ketua MK Arief Hidayat, Sekjen MK Guntur Hamzah dalam konfrensi pers di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahakamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyampaikan bahwa hakim selalu dituntut untuk independen. Bahkan untuk menjaga independensinya, hakim tidak intens saling bicara.

Adapun pembicaraan sesama hakim MK terjadi dalam rapat, misalnya rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memutus suatu perkara.

Oleh karena itu, adanya persoalan etik yang menjerat Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, merupakan masalah personal.

 

"Jadi tergantung orangnya, tergantung hakimnya," ujar Arief di gedung MK, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

(Baca: MK Membebastugaskan Patrialis sebagai Hakim Konstitusi)

Merespons penangkapan terhadap hakim Patrialis Akbar oleh KPK, Arief mengatakan, dirinya sempat berdiskusi dengan tujuh hakim MK lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, semua hakim konstitusi sepakat agar tidak ada yang harus mundur dari jabatannya.

Namun justru sebaliknya, lanjut Arief, seluruh hakim yang tersisa saat ini harus menunjukkan kinerja positif agar publik tidak lagi meragukan integritas MK.

"Ada peristiwa ini saya juga berkonsultasi dengan teman teman hakim semuanya, 'bagaimana ini?'. Kami jalan terus, Kami harus memulihkan kepercayaan masyarakat Indonesia kembali tanpa harus ada yang mundur baik saya sendiri maupun para hakim berdelapan, karena kami tidak memiliki kesalahan apa-apa," ujarnya.

(Baca: Patrialis Tertangkap, Kesan MK Tak Pro Pemberantasan Korupsi Menguat)

Patrialis ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Rabu (25/1/2017). Patrialis ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap sebesar sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar.

Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Perkara gugatan yang dimaksud yakni, uji materi nomor 129/puu/XII/2015. Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kompas TV Jokowi Apresiasi Langkah KPK Ungkap Korupsi di MK

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Nasional
Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Nasional
KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Nasional
11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

Nasional
Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Nasional
Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Nasional
Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Nasional
KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.