Jimly: Kasus Patrialis Persoalan Pribadi, Bukan Lembaga MK

JAKARTA, KOMPAS.com – Hakim konstitusi Patrialis Akbar ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan penerimaan suap dalam penanganan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie berharap, agar publik memisahkan kasus tersebut dari MK secara kelembagaan.

“Ini bukan MK, tapi pribadi orang yang harus dipisahkan dari masalah lembaganya,” kata Jimly saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/1/2017).

(baca: Patrialis: Demi Allah, Saya Betul-betul Dizalimi)

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Ashidiqqie di Grdung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015)

“Jadi, kalau ada satu orang yang menyimpang, ya enggak apa-apa. Kan masih ada delapan orang baik,” ujarnya.

Patrialis ditangkap setelah diduga menerima suap senilai 20.000 Dollar AS dan 200.000 Dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar.

(baca: Patrialis Akbar, Hakim MK Pilihan SBY yang Sempat Jadi Polemik)

Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Perkara gugatan yang dimaksud, yakni uji materi nomor 129/puu/XII/2015. Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Patrialis membantah menerima suap. Patrialis justru menganggap dirinya sebagai korban, bukan seorang pelaku korupsi.

Ia meminta agar para hakim Mahkamah Konstitusi serta masyarakat memahami bahwa dirinya sedang mendapat perlakuan tidak adil.

"Demi Allah, saya betul-betul dizalimi. Saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari Pak Basuki," ujar Patrialis.