Yusril: Yang Tak Berniat Hina Bendera Merah Putih Tak Bisa Dipidana

Bahkan, tak sedikit birokrat dan aparat penegak hukum itu sendiri juga tak memahami soal aturan tersebut. Hal tersebut terlihat dari banyaknya gambar di media sosial yang menunjukkan bendera merah putih dibubuhi berbagai logo dan tulisan.

Salah satu contohnya, kata Yusril, pada pelaksanaan ibadah haji, ada tulisan pada bendera merah putih untuk menandakan rombongan agar tak tersesat.

(Baca: Bukan Delik Aduan, Polisi Bisa Langsung Usut Dugaan Penghinaan Bendera)

"Pelanggaran pasal larangan itu perlu persuasif karena masyarakat awam, bahkan pejabat negara, birokrat dan bahkan penegak hukum sendiri banyak yang belum paham tentang bendera negara, ukuran, bahan pembuatannya, tatacara penggunaannya dan larangan-larangannya," kata Yusril.

Polri telah menahan Nurul Fahmi, orang yang diduga membawa bendera saat aksi demontrasi di Mabes Polri. Pada bendera itu, terdapat tulisan Arab dan di bawahnya ada gambar pedang bersilang.

Menurut Yusril, pengenaan pidana terhadap apa yang dilakukan Fahmi adalah sesuatu yang berlebihan. Pasal tersebut semestinya dikenakan terhadap mereka yang dengan sengaja merusak, merobek, menginjak-injak, membakar dan seterusnya dengan maksud untuk menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

(Baca:

Sementara itu, ia menganggap Fahmi tak punya faktor kesengajaan dalam melakukan ini.

"Dia hanya membawa bendera merah putih yang ditulisi kalimat tauhid dan digambari pedang bersilang. Karena itu, pasal yang tepat dikenakan untuk Fahmi adalah Pasal 67 huruf c yakni menulis huruf atau tanda lain pada bendera negara," kata Yusril.

Yusril menduga polisi sengaja mengenakan Pasal 66 yang lebih berat kepada Fahmi. Ancaman pidana dalam pasal itu maksimal lima tahun. Padahal, kata dia, semestinya polisi hanya perlu melakukan langkah persuasif terhadap Nurul.

Kalaupun hukum ditegakkan, semestinya temuan bendera sejenis juga diusut dan mendapat perlakuan sama seperti Nurul.

"Jika langkah penegakan hukum itu hanya dilakukan terhadap Fahmi, terkesan penegakan hukum ini terkait langsung maupun tidak langsung terhadap FPI," kata Yusril.

"Sementara perorangan yang terkait dengan ormas-ormas yang lain yang melakukan hal yang sama, belum ada langkah penegakan hukum apapun juga," lanjut dia.