Yusril: Yang Tak Berniat Hina Bendera Merah Putih Tak Bisa Dipidana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra Yusril Ihza Mahendra mengatakan, polisi harus berhati-hati dalam menerapkan pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 terkait penggunaan atribut atau bendera merah putih. Pasalnya, ada spesifikasi khusus yang membedakan bendera RI dengan bendera lainnya.

Kasus pelecehan bendera ini tengah diusut oleh polisi terkait ditemukannya bendera merah putih yang digambari lambang tertentu saat aksi demonstrasi di Mabes Polri, pekan lalu.

"Saya menghimbau polisi untuk bersikap obyektif dan mengambil langkah hukum yang hati-hati," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Senin (23/1/2017).

Menurut undang-undang, bendera negara RI punya ukuran tertentu, yakni lebar bendera adalah dua pertiga ukuran panjangnya. Ukurannya juga sudah diatur sesuai keperluan tertentu. Bahannya harus terbuat dari kain yang tidak mudah luntur.

Yusril menganggap, kain yang tak memenuhi kriteria itu tak bisa disebut bendera negara RI.

"Dengan demikian, tidak semua warna merah putih adalah otomatis bendera negara RI," kata Yusril.

(Baca: Alasan NF Mencoret Bendera Merah Putih dengan Tulisan Arab)

Pasal 24 UU No 24 Tahun 2009 itu memuat antara lain larangan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud untuk menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

Ada juga larangan terhadap setiap orang untuk mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara.

Yusril mengatakan, semestinya yang dikenakan pidana hanyalah orang yang secara sengaja menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.