Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Diminta Beri Sanksi Anggotanya yang Bertemu Presiden Israel

Kompas.com - 23/01/2017, 20:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu menegur anggotanya, Ibtisyaroh, yang telah melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Reuven Rivlin.

Teguran ini dinilainya perlu dilakukan MUI meski Ibtisyaroh tidak sebagai perwakilan MUI atau perwakilan negara dalam pertemuan tersebut.

"Menurut saya sangat sewajarnya kalau MUI melakukan peneguran bahkan pemberian sanksi kepada yang bersangkutan karena tidak bisa dikatakan 'Saya berangkat pribadi'" kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Hidayat menilai, dengan alasan apapun, pertemuan tersebut tidak tepat.

Ia mengatakan, posisi Israel adalah menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2334 bahkan mengancam akan menghentikan donasi untuk PBB.

(Baca: Publikasi Pertemuan Presiden Israel dengan Anggota MUI Dinilai Provokatif)

Selain itu, Israel juga menolak Resolusi UNESCO tentang Yerusalem dan Masjidil Aqsa.

"Bahkan minggu lalu diselenggarakan konferensi internasional atau perdamaian di Perancis. Israel juga memboikot dan tidak mau datang," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

mfa.gov.il Salah satu anggota MUI, Istibsyaroh, ketika berkunjung dan bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin.

"Dalam posisi semacam ini, kok datang pimpinan MUI, sekalipun mengatasnamakan pribadi itu jelas salah waktu dan sama sekali tidak membantu masyarakat internaisonal untuk melaksanakan ketentuan PBB, untuk melaksanakan resolusi dewan keamanan PBB maupun UNESCO," papar dia.

Selain itu, kata Hidayat, Ibtisyaroh yang merupakan guru besar, seharusnya mampu membaca peta keseluruhan terkait posisi Israel.

(Baca: MUI Akui Ada Anggotanya yang Bertemu Presiden Israel)

Foto Ibtisyaroh bersama Presiden Israel dinilai kontradiktif dengan perjuangan Indonesia membantu rakyat Palestina.

"Israel posisinya lagi anti-masyarakat dunia. Masyarakat dunia sedang memperjuangkan perdamaian di Palestina melalui dua pendekatan Dewan Keamanan PBB dan UNESCO itu, Israel malah secara terbuka melakukan pembangkangan eh kok ini datang dan malah foto secara cerah ceria," kata Hidayat.

Dengan pengunggahan secara resmi oleh Pemerintah Israel, Hidayat menyayangkan foto tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh pihak Israel.

"Mereka yang menyebarkan foto, mereka memublikasikan. Mereka pakai betul posisi ini untuk mengokohkan posisi Israel untuk seolah Israel enggak ada masalah kok," kata mantan Presiden PKS itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com