Kompolnas Minta Kapolda Jabar Lepas Jabatan di GMBI

Kompas.com - 18/01/2017, 11:00 WIB
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan. Kontributor Bandung, Dendi RamdhaniKapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto menilai, sebaiknya Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan melepas jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina di ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia.

Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari potensi benturan kepentingan dalam menangani kasus bentrok antara GMBI dan Front Pembela Islam.

"Kompolnas mengimbau agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta Kapolda Jawa Barat untuk segera melepaskan jabatannya pada kepengurusan Dewan Penasihat GMBI," ujar Bekto melalui siaran pers, Rabu (18/1/2017).

(baca: Jadi Pembina Ormas GMBI, Kapolda Jabar Akui Sudah Dapat Izin Atasan)

Meski sudah mendapatkan izin Kapolri untuk menjadi pembina ormas tersebut, namun Anton diminta untuk mempertimbangkan kondisi keamanan ke depan.

Terlebih lagi, massa yang tak terima adanya insiden tersebut meminta agar Kapolri mencopot Anton sebagai Kapolda karena dianggap melakukan pembiaran.

Di samping itu, Kompolnas mengapresiasi tanggapnya Polri untuk menyelidiki rangkaian peristiwa yang memicu bentrok antara FPI dan GMBI di Jawa Barat.

(baca: Kapolda Jabar Telah Menghadap Kapolri Terkait Bentrok Ormas di Bandung)

Bekto mengimbau seluruh pihak agar menunggu proses ini dan tidak melakukan aksi atau tuntutan tertentu.

"Hormati proses tersebut seiring dengan prinsip-prinsip praduga tidak bersalah bahwa seseorang bersalah jika telah dinyatakan dalam putusan hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat dinyatakan bersalah," kata Bekto.

Kompolnas, kata Bekto, berharap fungsi deteksi dini jajaran satuan wilayah Polri berjalan lebih optimal, sehingga potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi.

Setelah adanya pembakaran markas GMBI di Bogor pada pekan lalu, jajaran Polres Bogor langsung memediasi dua ormas yang berseteru. Bekto berharap upaya tersebut bisa diterapkan di jajaran kepolisian lain.

"Upaya yang telah dilakukan Polres Bogor Kabupaten, sangat diharapkan dapat dijadikan contoh bagi jajaran satuan wilayah Polri lainnya yang terkait peristiwa itu," kata Bekto.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Nasional
Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona Dinilai Tak Pantas

Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona Dinilai Tak Pantas

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Baswedan Susun Aturan PSSB Secara Detail

Komnas HAM Minta Anies Baswedan Susun Aturan PSSB Secara Detail

Nasional
Program 'Tak Rela Lapar' Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Program "Tak Rela Lapar" Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Nasional
Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk, dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 Per Bulan

Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk, dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X