Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bergesernya Fungsi Ormas dan Ketidaktegasan Pemerintah

Kompas.com - 18/01/2017, 10:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Bentrokan antara dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) seusai pemeriksaan pimpinan FPI Rizieq Shihab di Kapolda Jawa Barat dinilai meresahkan masyarakat.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito mengatakan, bukan kali itu saja tindakan pelanggaran hukum oleh ormas terjadi di Indonesia.

Fenomena tersebut dinilai Arie ibarat gunung es yang dasarnya terpendam. Bentrokan antara dua ormas itu dinilai merepresentasikan realitas keberadaan ormas pelanggar hukum yang menjamur di Indonnesia.

Di beberapa demonstrasi, ormas juga kerap menyuarakan ujaran kebencian. Tak jarang ujaran kebencian yang disuarakan mengandung SARA.

Arie menilai keberadaan ormas dalam sebuah negara demokrasi merupakan suatu kewajaran. Sebab, negara demokrasi menjamin seutuhnya hak berserikat dan menyatakan pendapat.

Persoalannya, menurut Arie, kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh ormas yang kemudian tidak bertanggung jawab.

Padahal, keberadaan ormas dalam negara demokrasi semestinya berfungsi untuk memberi masukan kepada pemerintah agar jalannya roda pemerintahan sesuai dengan harapan rakyat.

"Tapi yang terjadi sekarang justru salah kaprah, ormas anarkistis tersebut justru meresahkan masyarakat, bukan memberi masukan kepada pemerintah sesuai rel yang semestinya untuk kepentingan masyarakat," kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/1/2017) malam.

Hal itu diperparah dengan ketidaktegasan polisi dalam menindak mereka. Padahal, polisi memiliki kewenangan yang dijamin negara untuk menindak ormas apapun yang terbukti melanggar hukum.

Ketidaktegasan itu, kata Arie, yang akhirnya menjadi semacam pembiaran  bagi ormas-ormas tersebut untuk semakin melanggar hukum.

Arie melanjutkan, di saat seperti inilah negara dituntut kehadiraannya untuk menindak mereka. Negara melalui seluruh alatnya, wajib menindak tegas mereka demi menciptakan iklim demokrasi tanpa anarkisme.

"Saat ini memang masyarakat terlihat diam dalam menyikapi keberadaan ormas-ormas itu. Tapi siapa tahu diamnya itu suatu saat bisa berubah menjadi amarah yang sama. Karena itu negara wajib bertindak tegas saat ini juga, jika tidak demokrasi kita terancam," kata Arie.

Ia menambahkan, jika saat ini juga negara bertindak tegas terhadap ormas yang melanggar hukum, pastinya akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang sudah merasa resah.

Dengan demikian, setiap tindak tanduk negara dalam upaya penertiban justru dinilai sebagai upaya penegakan hukum yang menjamin terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, bukan tindakan memberangus kebebasan berekspresi.

"Negara dengan semua aparatnya harus segera turun menyelesaikan persoalan ini. Dari segi hukum, polisi harus berani menindak. Begitu pula jika terbukti melanggar administrasi, ya dibubarkan saja. Kalau tak melanggar ya terus dibina," tutur Arie.

"Dengan demikian, ormas akan kembali pada relnya, memberi masukan terhadap jalannya proses pembangunan, bukan justru menganggu proses pembangunan masyarakat dengan tindakan anarkistisnya," kata dia.

Kompas TV Polisi Selidiki di Balik Bentrokan FPI & GMBI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com