"Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah," ujar Gatot.
Gatot menuturkan, pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi. Jajaran TNI akan membantu petani mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan.
(Baca: TNI Akan Bentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu)
Seperti dikutip dari situs www.KSP.go.id, SP3T yang telah dibangun pada 2016 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjalin kerja sama dengan PT Biogene Plantation guna memasyarakatkan padi hibrida.
Menuai kritik
Namun, pelibatan TNI dalam program swasembada pangan menuai kritik dari elemen masyarakat sipil.
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai rencana tersebut tidak tepat dilakukan oleh TNI karena akan semakin menguatkan kehadiran militer dalam ranah sipil dan mengikis profesionalisme anggota TNI.
(Baca: Pembentukan Sentra Pelayanan Pertanian oleh TNI Dinilai Tidak Tepat)
Menurut Gufron, realisasi kebijakan swasembada pangan seharusnya mengedepankan institusi kementerian terkait sebagai perencana dan pelaksana di lapangan.
Pelibatan TNI dalam konteks pertanian, kata Gufron, justru akan melahirkan masalah masalah baru, tidak hanya bagi internal TNI, tetapi juga ranah kehidupan sipil secara luas.
"Mengingat adanya potensi penyalahgunaan, kehadiran SP3T ini justru dikhawatirkan malah akan menjadi tengkulak-tengkulak baru bagi petani," ucapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.