Kompas.com - 13/01/2017, 17:58 WIB
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undangan-Undangan Pemilu Lukman Edy di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (29/12/2016) Lutfy Mairizal PutraKetua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undangan-Undangan Pemilu Lukman Edy di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (29/12/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong partai politik untuk memproses seleksi calon presiden secara terbuka. 

Hal itu perlu dilakukan jika nantinya ambang batas presiden (presidential threshold) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) disepakati 0 persen.

Sehingga, calon presiden yang nantinya disuguhkan ke masyarakat adalah figur-figur berkualitas.

(Baca: Wapres Nilai "Presidential Threshold" Masih Dibutuhkan)

"Membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap rekrutmen yang dilakukan partai tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Seleksi juga mesti membuka ruang bagi publik, termasuk membuka kesempatan bagi non-kader untuk ikut mendaftar sebagai calon presiden dari satu partai. 

"Karena konstitusi kita juga mengatur. Jadi, capres itu diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Siapa yang direkrut itu bebas," tuturnya.

PKB juga membuka peluang untuk mengusulkan adanya peraturan khusus dalam undang-undang soal rekrutmen capres. Dengan adanya aturan, rekrutmen capres oleh parpol menjadi seragam. 

(Baca: Pengamat: Pemilu Serentak Tak Butuh "Presidential Threshold")

"Selama ini kan soal rekrutmen, capres, calon DPR (legislator), kepala daerah, tidak ada ketentuan dalam UU sehingga perlakuannya berbeda-beda. Ada konvensi, rapat pleno, pemilihan tertutup. Kan enggak seragam. Tergantung konstitusi parpol masing-masing. Kalo UU mengatur, itu mau tidak mau parpol harus ikut," kata Lukman.

Kompas TV Fadli Zon: Insya Allah, Gerindra Bisa Menangkan Prabowo
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

Nasional
Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

Nasional
Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Nasional
KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

Nasional
RUU PDP Masih 'Deadlock', Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

RUU PDP Masih "Deadlock", Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

Nasional
KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Nasional
Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Nasional
Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Nasional
 Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Nasional
Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Nasional
Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Nasional
Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.