Kompas.com - 13/01/2017, 17:58 WIB
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undangan-Undangan Pemilu Lukman Edy di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (29/12/2016) Lutfy Mairizal PutraKetua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undangan-Undangan Pemilu Lukman Edy di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (29/12/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong partai politik untuk memproses seleksi calon presiden secara terbuka. 

Hal itu perlu dilakukan jika nantinya ambang batas presiden (presidential threshold) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) disepakati 0 persen.

Sehingga, calon presiden yang nantinya disuguhkan ke masyarakat adalah figur-figur berkualitas.

(Baca: Wapres Nilai "Presidential Threshold" Masih Dibutuhkan)

"Membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap rekrutmen yang dilakukan partai tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Seleksi juga mesti membuka ruang bagi publik, termasuk membuka kesempatan bagi non-kader untuk ikut mendaftar sebagai calon presiden dari satu partai. 

"Karena konstitusi kita juga mengatur. Jadi, capres itu diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Siapa yang direkrut itu bebas," tuturnya.

PKB juga membuka peluang untuk mengusulkan adanya peraturan khusus dalam undang-undang soal rekrutmen capres. Dengan adanya aturan, rekrutmen capres oleh parpol menjadi seragam. 

(Baca: Pengamat: Pemilu Serentak Tak Butuh "Presidential Threshold")

"Selama ini kan soal rekrutmen, capres, calon DPR (legislator), kepala daerah, tidak ada ketentuan dalam UU sehingga perlakuannya berbeda-beda. Ada konvensi, rapat pleno, pemilihan tertutup. Kan enggak seragam. Tergantung konstitusi parpol masing-masing. Kalo UU mengatur, itu mau tidak mau parpol harus ikut," kata Lukman.

Kompas TV Fadli Zon: Insya Allah, Gerindra Bisa Menangkan Prabowo
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Nasional
Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Nasional
Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Nasional
Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Nasional
Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Nasional
Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Nasional
Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.