Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Ingatkan Kewajiban Berhaji Hanya Satu Kali

Kompas.com - 13/01/2017, 14:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penambahan kuota haji Indonesia tahun ini, sebanyak 52.200 jemaah, akan diprioritaskan bagi mereka yang belum pernah menunaikan ibadah haji.

Karena itu, Menag meminta jemaah yang sudah pernah berhaji untuk bisa berbesar hati memberikan kesempatan kepada umat yang belum berhaji.

“Prioritas betul-betul ditujukan bagi yang belum berhaji sama sekali,” kata Lukman seperti dikutip dari Setkab.go.id, Jumat (13/1/2017).

(Baca: Pemerintah Diminta Perhatikan Kualitas Pelayanan Haji)

Pernyataan tersebut disampaikan Lukman menanggapi pengembalian kuota haji Indonesia dari 168.800 jemaah menjadi 211.000 jemaah, serta adanya tambahan kuota 10.000. Sehingga total kuota jemaah haji Indonesia pada 2017 sebanyak 221.000 jemaah.

Lukman mengaku bersyukur dengan kenaikan ini. Ia menilai, peningkatan ini sangat berarti karena sudah empat tahun kuota Indonesia dipotong 20 persen karena renovasi Masjidil Haram.

Menurut Lukman, antrean jemaah haji Indonesia saat ini cukup panjang, meski berbeda-beda antar provinsi.

Oleh karena itu, Lukman mengingatkan, bahwa kewajiban berhaji hanya sekali. Mereka yang sudah pernah menjalankan sebaiknya memberikan kesempatan bagi yang belum pernah berhaji.

“Kewajibannya sudah gugur maka kita beri kesempatan bagi yang belum berhaji sama sekali,” terang Lukman.

Secara terpisah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Djamil menegaskan bahwa setelah kuota diumumkan, pihaknya langsung menyiapkan penyelenggaran ibadah haji 2017. Persiapan itu bahkan sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu.

Menurut Abdul Djamil, ada tiga fokus Kemenag. Pertama, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan DPR RI.

(Baca: Fadli Zon: Tambahan Kuota Haji Tak Signifikan, Antrean Tetap Panjang)

Setiap tahun, BPIH dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Hasil pembahasan antara kedua belah pihak ini kemudian dibawa ke Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang BPIH.

Fokus kedua terkait persiapan kegiatan dalam negeri yang meliputi: pelunasan, konsolidasi dengan pihak terkait, persiapan embarkasi, manasik haji, dan lainnya.

Fokus ketiga adalah koordinasi dengan instansi di Arab Saudi menyangkut akomodasi, transportasi, layanan armina, dan layanan lainnya.

Kompas TV Kuota & Daftar Tunggu Jadi Masalah Ibadah Haji
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com