Kompas.com - 12/01/2017, 21:28 WIB
Ilustrasi pekerja asing Thinkstock/Digital VisionIlustrasi pekerja asing
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, Polri menyelidiki korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing secara ilegal.

Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi yakni diamankannya 18 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Kampung Cihideung, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Para pekerja asing itu diduga melanggar izin tinggal di Indonesia.

"Kalau orang terkait diperiksa visa, izin ketenagakerjaan, perusahaan yang memperkejakan orang yang tidak memiliki izin, bisa dikenakan sanksi hukum," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Boy mengatakan, program pariwisara yang digagas Indonesia menarik minat wisatawan. Tak hanya untuk berlibur, termasuk juga pencari kerja. Namun, tidak semuanya mau mematuhi hukum yang berlaku dengan memiliki dokumen sah.

Dalam kasus di Bogor itu, dari 18 TKA, hanya enam orang saja bisa menunjukkan kartu tinggal sementara (Kitas) dan paspor. Agar kejadian serupa tak terulang, Boy mengingatkan korporasi agar mengawasi betul legalitas pekerjanya.

Jika ketahuan mempekerjakan tenaga kerja ilegal, maka korporasi bisa diperkarakan.

"Banyak rambu yang menjerat mereka kalau nyatanya ke Indonesia bukan karena tujuan kepariwisataan. Kamuflase wisata, namun bekerja maka ada konsekuensinya," kata Boy.

Sebelumnya, para tenaga kerja asing yang diduga ilegal itu diamankan di lahan tambang milik PT Bintang Cindai Mineral Geologi (BCMG). Mereka diamankan saat sedang istirahat.

Jika terbukti melanggar, para TKA itu akan dideportasi ke negara asalnya. Petugas pun mengamankan paspor, uang, dan telepon seluler sebagai barang bukti.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X