Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penempatan Personel TNI di Pelosok Hilangkan Persepsi Jawa-sentris

Kompas.com - 12/01/2017, 18:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, rencana kebijakan penempatan personel Tentara Nasional Indoonesia (TNI) di sejumlah daerah yang kekurangan instrumen pertahanan sangat diperlukan.

Selain memperkuat sektor pertahanan, rencana kebijakan itu bisa mengubah persepsi bahwa semua fasilitas negara hanya ditujukan di Pulau Jawa.

"Dengan demikian, negara yang seluas ini tidak hanya dijaga (untuk) di Jawa saja, Jawa-sentris," ujar Pramono di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Selain mengubah persepsi soal Jawa-sentris, penempatan TNI di daerah pelosok juga berfungsi sebagai perekat nasional.

"Karena kalau TNI tugas di mana saja itu kan gampang nikah dengan gadis setempat dan hal itu sangat baik supaya tidak terlalu Jawa-sentris," kata Pramono.

(Baca: Istana Sebut Persebaran TNI Tak Rata akibat Warisan Pemerintah Lama)

Rencana penempatan personel TNI di daerah pelosok ini masih didalami Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi memberikan waktu satu bulan kepada kedua anak buahnya itu untuk merampungkan konsepnya.

"Nanti pasti akan disampaikan bagaimana kebijakannya. Presiden memberikan waktu satu bulan untuk didetailkan," ujar Pramono.

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Kamis siang, Presiden Jokowi meminta TNI mengikuti perubahan paradigma pembangunan dengan menyesuaikan penempatan pasukan TNI.

"Saya minta gelar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional kita yang tidak lagi bersifat Jawa-sentris, tetapi harus Indonesia-sentris," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Ingatkan TNI, Indonesia Tak Lagi Jawa-sentris)

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah diketahui fokus untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, membangun kawasan timur Indonesia dan pulau-pulau terdepan di Indonesia.

Penataan penempatan pasukan TNI ini merupakan sebuah keharusan guna membangun postur pertahanan negara yang kuat dan mampu mengatasi seluruh ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Sebab, Presiden menilai masih banyak terdapat kekurangan penempatan pasukan TNI pada titik-titik tertentu di wilayah terluar.

"Saya melihat, penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara, sebelah timur, utara sebelah barat, titik selatan bagian timur, dan titik selatan bagian barat masih kurang," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com