Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Persiapan Pilkada Serentak dan Pemilu 2019, PKS Gelar Pleno

Kompas.com - 12/01/2017, 14:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, DPRD seluruh provinsi, hingga komponen pendukung fraksi.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, rapat pleno ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan demi pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2017 serta Pemilihan Umum dan Legislatif pada 2019.

"PKS ingin menang besar, maka kekuatan fraksi sebagai ujung tombak partai harus ditingkatkan performanya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," ujar Jazuli, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/1/2017). 

Ia mengatakan, pleno 2017 merupakan tahun ketiga PKS mempersiapkan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Semakin dekat waktunya, upaya konsolidasi kekuatan kian serius.

"Rapat ini ingin memperkokoh, makin mantap melangkah untuk membela rakyat untuk pemenangan calon Pilkada PKS, dan pemilu 2019," kata Jazuli.

Selain soal pemenangan, dalam rapat pleno juga akan dibahas terkait regulasi dan kebijakan pemerintah.

PKS, kata Jazuli, akan memperjuangkan regulasi yang prorakyat dan menentang yang dianggap sebagai beban.  

"PKS akan menguatkan kepekaan terhadap permasalahan rakyat, menguatkan jaringan dengan konstituen, dan seluruh stakeholder," kata Jazuli.

Rapat pleno tersebut turut dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Ketua Fraksi PKS di MPR Tifatul Sembiring.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com