Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Berharap Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan

Kompas.com - 12/01/2017, 11:10 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto melakukan peninjauan ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Kais (12/1/2017), merespons melambungnya harga cabai.

Pada hari ini, harga cabai berangsur menurun, di kisaran Rp 80.000 per kilogram.

Untuk mengantisipasi tingginya harga, Novanto berharap pemerintah segera membentuk badan pangan.

"Yang penting kita buat badan pengelola pangan supaya ini bisa mengatur distribusi-distribusi supaya jangan sampai menguntungkan tengkulak, tetapi kita menguntungkan para petani," kata Novanto, di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Ia juga meminta komisi terkait untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

Adapun saat meninjau harga cabai di pasar induk, Novanto didampingi Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dan Siti Hediati Soeharto, Anggota Komisi IV Firman Soebagyo, Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong, dan Anggota Komisi VI Endang Srikarti Handayani.

"Nanti saya minta kepada komisi yang terkait, tentu kita harapkan pemerintah bisa menindaklanjuti karena ini berkelanjutan supaya badan pangan ini bisa memberi arti yang sangat besar," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, badan pangan sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan dari sisi distribusi pangan.

Menurut dia, badan pangan dapat  menangani berbagai aspek yang menjadi persoalan pemerintah saat ini, baik terkait ketersediaan pangan maupun keterjangkauan masalah pangan.  

"Kalau Kementerian Pertanian memang fokus untuk berbudidaya, ya dimana, apakah perdagangan fokus mengurus pangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terwujudkan," kata Herman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com