Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Optimistis Penyelenggaraan Pilkada Berjalan Sesuai Jadwal

Kompas.com - 11/01/2017, 15:04 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro optimistis penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Hal ini diungkapkan Juri setelah melihat proses pencetakan surat suara pilkada Provinsi Banten yang dikerjakan oleh PT Dian Rakyat, di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).

"Kami ingin pastikan bahwa tahapan dalam pengadaan logistik pilkada itu berjalan lancar sesuai dengan rencana yang dibuat oleh KPU provinsi. Dan sudah sama-sama lihat hari ini sudah mulai produksi dan tidak ada hal yang buat kami khawatir," ujar Juri.

Ia mengatakan, proses pencetakan surat suara di sejumlah daerah lainnya juga telah berjalan, yakni di Medan, Bogor, Kudus, Klaten, Makassar, Surabaya, dan Jakarta.

"Mudah-mudahan tak ada hal yang buat proses pilkada jadi terlambat. Kalau lihat jadwalnya ini tidak terlalu lama produksi surat suara," kata dia.

Meski demikian, KPU mengkhawatirkan kondisi cuaca saat pendistribusian.

KPU akan mencari strategi agar pendistribusian berjalan lancar sehingga surat suara sampai ke KPUD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tepat waktu dan tidak rusak.

"Tinggal KPU rancang distribusi supaya surat suara dan kebutuhan lain sampai di tempatnya tepat waktu, jumlah tepat, dan kualitas terjaga. Jangan sampai nanti surat suara karena kondisi musim hujan, distribusi, dan ganggu kualitas surat suara," kata Juri.

Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017.

Ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun jumlah surat suara yang dicetak secara nasional untuk Pilkada serentak 2017 sekitar 45.591.762 lembar.

Rinciannya, yakni 22.918.568 lembar untuk pemilihan bupati atau wali kota dan 22,673,194 lembar untuk pemilihan gubernur.

Kebutuhan tinta sidik jari sebanyak 199.322 botol.

Untuk segel kotak suara sebanyak 2.093.971 keping.

Sedangkan kebutuhan hologram yang akan digunakan untuk formulir C1 sekitar 330.627 keping.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com