Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diharap Tak Asal Bungkam Kritik di Masyarakat

Kompas.com - 09/01/2017, 23:08 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menanggapi kritik yang dilancarkan masyarakat.

Kritik dari masyarakat, kata dia, harus ditanggapi secara bijak, sehingga tidak perlu direspons secara berlebihan.

"Jangan dibungkam orang mau demo, mau keluarkan pendapat. Tangkap sini, tangkap sana," ujar Yandri dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Senin (9/1/2017).

"Kalau ada kritik masyarakat, jangan ditangkap," kata dia.

Penangkapan sejumlah orang atas dukaan makar sempat mendapat sorotan. Sebanyak 11 aktivis ditangkap menjelang aksi damai 212 pada akhir 2016 lalu.

"Jangan sampai nanti kebebasan demokrasi kita, kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, ini orang jadi takut," ucap Yandri.

(Baca juga: Fadli Zon: Nanti Rakyat Marah, Masa Mengkritik Dibilang Makar)

Tak hanya itu, politisi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko "Patrio" juga sempat dipanggil Bareskrim. Eko dipanggil lantaran pemberitaan palsu atau hoax di situs online.

Menurut Yandri, pihak Bareskrim melakukan kesalahan dalam menanggapi artikel tersebut. Seharusnya, lanjut dia, penyidik Bareskrim menelusuri artikel atau penulisnya.

"Tidak ditelusuri dulu dengan kecanggihan yang dimiliki Polri menelusuri berita itu hoax atau tidak. Jangan sampai kita mau tegakkan hukum sambil melanggar hukum. Ini tidak boleh terjadi," ujar Yandri.

(Baca juga: Pertanyakan Pemanggilan Eko "Patrio", Komisi III Panggil Kapolri Usai Reses)

Kompas TV Prabowo: Dituduh Makar? Anak Proklamator Kok Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com