Dua Penyebab Kasus Intoleransi Versi Polri

Kompas.com - 05/01/2017, 18:57 WIB
Kepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono dalam suatu diskusi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/1/2017) Lutfy Mairizal PutraKepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono dalam suatu diskusi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/1/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri, Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, terdapat setidaknya dua penyebab intoleransi yang terjadi di Indonesia.

Pertama, kasus intoleransi yang terjadi di masyarakat terjadi karena adanya perbedaan dalam menafsirkan ajaran agama. Hal itu ditemukan dalam beberapa kasus intoleransi yang ditangani Polri di lapangan.

"Tumbuhnya aliran yang memfitnah, mengharamkan, mengkafirkan aliran lain. Akhirnya jadi satu masalah," kata Awi dalam suatu diskusi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Kedua, terdapat aksi penolakan pendirian tempat ibadah. Awi menyebutkan, di beberapa tempat kalangan mayoritas dapat melarang pendirian tempat ibadah.

Awi mencontohkan, di Pulau Jawa dengan mayoritas penduduk beragama Islam misalnya, terjadi penolakan pendirian gereja.

Sedangkan di Manado, dengan mayoritas penduduk beragama Nasrani, terjadi penolakan pendirian masjid.

"Ini jadi permasalahan bangsa. Harus jadi perhatian pemikir bangsa ini jangan sampai terpecah belah karena masalah mayoritas dan minoritas," ujar Awi.

Awi mengatakan, pihaknya mencatat setidaknya terdapat 25 kasus intoleransi yang terjadi sepanjang 2016. Kasus tersebut terjadi dalam bentuk pelarangan hingga perusakan rumah ibadah.

(Baca juga: Menag Nilai Toleransi Umat Beragama pada 2016 Cukup Baik)

Sementara itu, Komnas HAM mencatat terjadi peningkatan kasus intoleransi dibanding dua tahun sebelumnya.

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM, Jayadi Damanik mengatakan, pada 2014, pihaknya mencatat sebanyak 74 kasus intoleransi masuk dalam meja pengaduan Desk KBB.

Tahun 2015, jumlah pengaduan meningkat, dengan total pengaduan sebesar 87 kasus.

"Tahun 2016 hampir 100 kasus. Kami akan publikasikan datanya tanggal 10 nanti," ucap Jayadi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X