Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengelolaan Pelabuhan Diusulkan Meniru Stasiun dan Bandara

Kompas.com - 05/01/2017, 12:45 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengusulkan agar pengelolaan pelabuhan dapat meniru kawasan stasiun atau bandara.

Konsep pemisahan antara penumpang dan barang layaknya di stasiun atau bandara bisa diterapkan di pelabuhan.

"Kawasan pelabuhan harus dipisahkan peruntukannya untuk terminal penumpang, terminal barang dan mungkin juga nelayan," kata Djoko melalui keterangan tertulis, Kamis (5/1/2017).

Djoko mengusulkan, terminal penumpang di pelabuhan dapat dibedakan atas zona penumpang sebelum memiliki tiket, zona penumpang yang memiliki tiket, dan zona perpindahan.

Djoko menyebutkan, pengawasan terhadap kondisi sarana kapal juga harus sesuai dengan prosedur.

Di antaranya, pungutan liar (pungli) harus ditiadakan. "Jangan ada lagi pungli seperti masa lalu. Juga perjanjian berlayar harus bebas pungli. Harus diakui pungli di sektor transportasi laut cukup besar, meski belum ada data pastinya berapa," ucap Djoko.

Menurut Djoko, jika Kementerian Perhubungan serius ingin menjadikan transportasi laut sebagai andalan untuk wilayah kepulauan, pembenahan sistem secara keseluruhan sangat diperlukan.

Djoko menilai, diperlukan kerja sama lintas instansi untuk mengawasi kapal dengan bobot mati dibawah 7 Gross Ton (GT) dan pelabuhan kecil.

Hal itu, lanjut dia, diperlukan agar tidak kembali terulang kecelakaan kapal.

Terakhir, kecelakaan kapal terjadi dengan terbakarnya Kapal Motor (KM) Zahro Ekspress pada Minggu (1/1/2017). Para penumpang adalah wisatawan yang ingin berlibur.

Namun, dalam perjalanan dari Muara Angke ke Pulau Tidung, kapal terbakar di tengah laut. Berdasarkan data dari Kemenhub, penumpang KM Zahro Ekspress berjumlah 184 orang.

Korban selamat berjumlah 130 orang. Sedangkan, korban meninggal dunia saat ini diketahui berjumlah 23 orang.

"Semua pihak harus sadar akan tanggungjawabnya dan serius membenahi transportasi laut. Keselamatan jangan hanya harapan, jadikan keselamatan sebagai kebutuhan untuk mewujudkan transportasi laut yang berkeselamatan di masa mendatang," tutur Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

Nasional
WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

Nasional
Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Nasional
Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com