Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu "Reshuffle" Berembus, Gerindra Klaim Dapat Empat Pos Menteri

Kompas.com - 04/01/2017, 20:01 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan kabibet atau reshuffle kabinet kerja dalam beberapa waktu terakhir kembali menguat. Seiring dengan berembusnya isu tersebut, Partai Gerindra mengklaim mendapat tawaran pos menteri jika reshuffle jadi dilakukan.

Tak tanggung-tanggung, empat pos menteri ditawarkan, yaitu kursi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno mengatakan, informasi tersebut didapatkannya dari orang dekat Presiden Joko Widodo. Namun, ia enggan menyebutkan nama.

"(Informasinya dari) Tim sukses Jokowi bawah tanah, yang paling dipercaya Jokowi dan jarang muncul di permukaan," kata Arief melalui pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

 

(Baca: Pada Rapat Paripurna Kabinet, Jokowi Tegaskan Tak Ada "Reshuffle")

Empat kursi menteri bagi partai oposisi bukan jumlah yang sedikit. Terlebih, pos menteri koordinator menjadi salah satunya.

Arief mengatakan, salah satu alasannya mengapa pemerintah begitu mengupayakan agar Gerindra merapat ke pemerintagan adalah karena Jokowi sudah merasa memiliki chemistry dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Saya rasa Joko Widodo menilai kalau Gerinda dan Prabowo itu tulus dalam membangun negara dan bangsa," ucap Arief.

"Kedua, akan memperkuat Joko Widodo secara politik nasional," sambungnya.

(Baca:Prabowo: Membantu Pemerintah Tidak Harus di Dalam Kabinet)

Meski demikian, Arief mengatakan kecenderungan kader bawah dan loyalis Prabowo tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan sebab akan berpengaruh negatif pada elektabilitas partai dan Prabowo pada pemilu 2019 mendatang.

Pada awal 2018, Gerindra berencana mulai memanaskan mesin politik untuk nengusung kembali Prabowo jelang pilpres 2019. Meski begitu, keputusan bergabung atau tidak bergabung dengan koalisi pemerintahan bergantung pada Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

"Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," kata dia.

Ia memprediksi keputusan Prabowo akan disampaikan pada rapat pimpinan terbatas. Namun, Arief mengaku belum tahu kapan rapim terbatas tersebut akan dilakukan.

"Biasanya kalau ada keputusan partai yang strategis yang harus diputuskan, Pak Prabowo menggelar rapim terbatas untuk membuat keputusan tersebut," tutur Arief.

Kompas TV Pesan dari Pertemuan Jokowi-Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com