Kompas.com - 03/01/2017, 17:24 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memanggil Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo ketika mendapatkan pertanyaan soal rencana redenominasi rupiah.

Hal itu terjadi saat sesi dialog seusai pembukaan perdagangan saham 2017, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/1/2017).

“Mungkin ada bisa dijawab Gubernur BI. Memang rupiah ini, dari orang luar negeri agar terkejut kalau membayar besar sekali. Tapi, kita tidak ingin seperti India yang melarang uangnya beredar lalu ribut semua bangsa,” kata Wapres.

Agus lantas menuju ke atas panggung untuk menjelaskan wacana redenominasi rupiah.

Menurut dia, wacana tersebut telah diusulkan pemerintah untuk dibahas dengan DPR pada program legislasi nasional masa sidang 2017.

“Saat itu urutan dari Menkeu itu nomor tujuh. Tapi dalam pembahasan awal di Badan Legislatif itu tidak bisa masuk,” ujar dia.

Ia mengatakan, ada 18 pasal yang terdapat di dalam draf RUU Redenominasi Rupiah.

Ketika wacana itu mencuat pertama kali, saat itu pemerintah belum bisa serta merta mengaplikasikannya karena kondisi perekonomian yang belum stabil.

“Tapi kalau sekarang sudah membaik, jadi kita bisa usulkan untuk dimasukkan. Kita juga menyambut baik bahwa redenominasi itu bukan sanering, dan itu butuh waktu paling tidak delapan tahun untuk bisa dilaksanakan,” ujar Agus.

Ia menambahkan, Indonesia pernah menerapkan kebijakan potong uang atau sanering di era 1950-an.

Kemudian, kebijakan layaknya redenominasi juga pernah diterapkan tahun 1960-an.

Saat itu, kebijakan tersebut diterapkan merujuk pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Sekarang lebih sopan dengan pakai UU. Supaya ada persiapan jadi tidak panik seperti di India. Tanpa persiapan, bisa panik orang nanti,” kata Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.