Kompas.com - 03/01/2017, 17:24 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memanggil Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo ketika mendapatkan pertanyaan soal rencana redenominasi rupiah.

Hal itu terjadi saat sesi dialog seusai pembukaan perdagangan saham 2017, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/1/2017).

“Mungkin ada bisa dijawab Gubernur BI. Memang rupiah ini, dari orang luar negeri agar terkejut kalau membayar besar sekali. Tapi, kita tidak ingin seperti India yang melarang uangnya beredar lalu ribut semua bangsa,” kata Wapres.

Agus lantas menuju ke atas panggung untuk menjelaskan wacana redenominasi rupiah.

Menurut dia, wacana tersebut telah diusulkan pemerintah untuk dibahas dengan DPR pada program legislasi nasional masa sidang 2017.

“Saat itu urutan dari Menkeu itu nomor tujuh. Tapi dalam pembahasan awal di Badan Legislatif itu tidak bisa masuk,” ujar dia.

Ia mengatakan, ada 18 pasal yang terdapat di dalam draf RUU Redenominasi Rupiah.

Ketika wacana itu mencuat pertama kali, saat itu pemerintah belum bisa serta merta mengaplikasikannya karena kondisi perekonomian yang belum stabil.

“Tapi kalau sekarang sudah membaik, jadi kita bisa usulkan untuk dimasukkan. Kita juga menyambut baik bahwa redenominasi itu bukan sanering, dan itu butuh waktu paling tidak delapan tahun untuk bisa dilaksanakan,” ujar Agus.

Ia menambahkan, Indonesia pernah menerapkan kebijakan potong uang atau sanering di era 1950-an.

Kemudian, kebijakan layaknya redenominasi juga pernah diterapkan tahun 1960-an.

Saat itu, kebijakan tersebut diterapkan merujuk pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Sekarang lebih sopan dengan pakai UU. Supaya ada persiapan jadi tidak panik seperti di India. Tanpa persiapan, bisa panik orang nanti,” kata Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkeu: APBN 2023 Diprioritaskan untuk IKN Hingga Pemilu

Menkeu: APBN 2023 Diprioritaskan untuk IKN Hingga Pemilu

Nasional
Kasus Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo Bisa Dipecat Jika Terbukti Langgar Etik

Kasus Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo Bisa Dipecat Jika Terbukti Langgar Etik

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres Lagi di 2024

Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres Lagi di 2024

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 4.425, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.249.403

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 4.425, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.249.403

Nasional
Penyidikan Dugaan Pidana Irjen Ferdy Sambo Hilangkan Bukti Kasus Brigadir J Diyakini Sudah Jalan

Penyidikan Dugaan Pidana Irjen Ferdy Sambo Hilangkan Bukti Kasus Brigadir J Diyakini Sudah Jalan

Nasional
Kemenkes Pastikan Kasus Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes Pastikan Kasus Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Seskab Sebut Nama Pengganti Tjahjo Kumolo Hampir Mengerucut

Seskab Sebut Nama Pengganti Tjahjo Kumolo Hampir Mengerucut

Nasional
Menkeu: Subsidi Tahun ini Rp 502 Triliun, Tahun Depan Meningkat

Menkeu: Subsidi Tahun ini Rp 502 Triliun, Tahun Depan Meningkat

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Sekjen PDI-P: Kalau Urusan Capres-Cawapres Ada Momennya

Jokowi Disebut "Ada Hati" dengan Prabowo, Sekjen PDI-P: Kalau Urusan Capres-Cawapres Ada Momennya

Nasional
Posisi Menpan RB Jatah PDI-P, Jokowi Akan Minta Masukan Mega soal Pengganti Tjahjo

Posisi Menpan RB Jatah PDI-P, Jokowi Akan Minta Masukan Mega soal Pengganti Tjahjo

Nasional
Publik Diminta Tak Berspekulasi soal Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Publik Diminta Tak Berspekulasi soal Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Nasional
Partai Gerindra Daftar Pemilu 2024, Prabowo: Harus Bersaing Keras, Mengadu Program

Partai Gerindra Daftar Pemilu 2024, Prabowo: Harus Bersaing Keras, Mengadu Program

Nasional
Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Nasional
LPSK Akan Temui Bharada E di Bareskrim Besok

LPSK Akan Temui Bharada E di Bareskrim Besok

Nasional
Catat Kinerja Apik Semester I 2022, Berikut Deretan Capaian Ditjen PSDKP Kementerian KP

Catat Kinerja Apik Semester I 2022, Berikut Deretan Capaian Ditjen PSDKP Kementerian KP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.