Kompas.com - 29/12/2016, 08:53 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap raperda reklamasi dan pencucian uang, Mohamad Sanusi, usai dituntut hukuman 10 tahun penjara, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016). Jessi CarinaTerdakwa kasus dugaan suap raperda reklamasi dan pencucian uang, Mohamad Sanusi, usai dituntut hukuman 10 tahun penjara, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan menggelar sidang putusan kasus tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, Kamis (29/12/2016).

Kuasa hukum Sanusi, Maqdir Ismail, menyampaikan bahwa sidang akan digelar pada siang hari ini.

"Rencananya pukul 14.00 WIB siang, untuk pembacaan putusan," kata Maqdir saat dihubungi Kamis.

Ia mengatakan, pihaknya juga belum memiliki rencana selanjutnya, jika hakim memvonis kliennya bersalah dalam kasus ini. Pihaknya akan mencermati putusan yang nanti dibacakan hakim.

"Kami akan terima putusan itu, kami akan dengarkan secara baik. Kemudian, apapun tentu harus kami diskusikan betul apakah terima putusan atau banding. Saya kira itu yang pokok, kami akan dengar dahulu apa putusannya," kata dia.

(Baca juga: Mengapa Sanusi Menangis Saat Bacakan Pleidoi?)

Sanusi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran diduga terlibat suap terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.

KPK menangkap tangan Sanusi seusai menerima uang pemberian dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Sanusi diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.

Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Suap tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Sanusi yang juga anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Selain itu, suap diduga diberikan agar Sanusi mengakomodir pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman, selaku Presdir PT APL dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra, agar mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan di Pulau G, kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Januari: 12.328 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Januari: 12.328 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Januari: Sebaran 2.116, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

UPDATE 20 Januari: Sebaran 2.116, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 20 Januari 2022: Ada 5.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Januari 2022: Ada 5.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Januari: 326.114 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,46 Persen

UPDATE 20 Januari: 326.114 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,46 Persen

Nasional
UPDATE 20 Januari: Bertambah 577, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.121.117

UPDATE 20 Januari: Bertambah 577, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.121.117

Nasional
Update 20 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 7, Total Jadi 144.199

Update 20 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 7, Total Jadi 144.199

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.116, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.277.644

UPDATE: Bertambah 2.116, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.277.644

Nasional
Menko PMK Dorong Penguatan Kursus Calon Pengantin

Menko PMK Dorong Penguatan Kursus Calon Pengantin

Nasional
Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Nasional
Sekolah Akan Tatap Muka 100 Persen, Cek Data Vaksinasi Pelajar di Sini

Sekolah Akan Tatap Muka 100 Persen, Cek Data Vaksinasi Pelajar di Sini

Nasional
Nur Afifah Balqis, Tersangka Korupsi Usia 24 Tahun yang Pegang Uang Suap Rp 1 Miliar Bupati PPU

Nur Afifah Balqis, Tersangka Korupsi Usia 24 Tahun yang Pegang Uang Suap Rp 1 Miliar Bupati PPU

Nasional
IPW Minta Polri Usut Pelat Mobil Mirip Polisi di DPR yang Diduga Milik Arteria Dahlan

IPW Minta Polri Usut Pelat Mobil Mirip Polisi di DPR yang Diduga Milik Arteria Dahlan

Nasional
Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI Kembali Terjadi, Kemenlu: Bila Ingin ke Malaysia Gunakan Jalur Resmi

Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI Kembali Terjadi, Kemenlu: Bila Ingin ke Malaysia Gunakan Jalur Resmi

Nasional
Sebut Transformasi Energi Butuh Dana Besar, Jokowi: Indonesia Minta Kontribusi Negara Maju untuk Pembiayaan

Sebut Transformasi Energi Butuh Dana Besar, Jokowi: Indonesia Minta Kontribusi Negara Maju untuk Pembiayaan

Nasional
Wapres: PTM 100 Persen Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Wapres: PTM 100 Persen Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.