Ini Harapan Mendagri kepada Unit Kerja Pemantapan Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambut baik pembentukan Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP).

Ia berharap, unit tersebut memberikan pijakan aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan agar berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.

"Dari sisi pemerintahan, kami harapkan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu setidaknya harus berpegang pada implementasi sila-sila Pancasila, baik dalam penyusunan peraturan daerah maupun yang lain," ujar Tjahjo, di Kemendagri, Jakarta, Senin (26/12/2016).

Menurut Tjahjo, dari sisi pendidikan juga akan bersinergi dengan konsep bela negara.

Ia mengatakan, lembaga pemantapan Pancasila berbeda dengan lembaga Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) yang dahulu pernah ada.

Namun, Tjahjo belum bisa menjelaskan secara rinci perbedaan antara kedua lembaga tersebut.

Meski demikian, lembaga pemantapan Pancasila menjadi salah satu upaya agar masyarakat kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Mungkin formatnya tidak seperti BP-7 dulu tidak, tapi ini ada suatu model supaya masyarakat di mana pun berada memahami mengenai Pancasila lalu pentingnya NKRI dan kebhinekaan," kata politisi PDI-P tersebut.

Sebelumnya, selama 3 bulan terakhir, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan tim telah membahas, merumuskan, dan mendetilkan rencana pembentukan UKP PIP ini.

Unit ini akan membantu Presiden dalam mengoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan ideologi Pancasila.

Tim akan berupaya mengimplementasikan nilai Pancasila melalui sekolah, lembaga pemerintahan, hingga organisasi kemasyarakatan.

UKP PIP nantinya akan dipimpin oleh seorang kepala deputi dan diisi para dewan penasihat yang terdiri atas berbagai tokoh negara, agama, ormas, hingga purnawirawan TNI-Polri.

Adapun payung hukumnya diatur melalui peraturan presiden (perpres).