Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Diminta Dalami Niat Tiga WNI yang Akan Pergi ke Suriah

Kompas.com - 26/12/2016, 11:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) dideportasi dari Turki lantaran diduga akan ikut berperang di Suriah.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian mendalami niat ketiga WNI tersebut ke Turki.

"Ketiga WNI tersebut kalau sudah demikian, pihak Polri harus dalami dan mereka harus dipenjara untuk dimintai keterangan yang bersangkutan," ujar Sahroni dalam pesan singkatnya, Senin (26/12/2016).

Ketiga WNI yang diketahui bernama Tomi Gunawan, Jang Johanan dan Irfan itu tiba di Tanah Air sejak Sabtu (24/12/2016).

Setibanya di Bandara Internasional Soekarna Hatta, mereka langsung digelandang petugas Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sahroni menambahkan, ketiga WNI tersebut harus diberi hukuman tegas apabila terbukti benar tujuan mereka terbang ke Turki untuk ikut perang di Suriah.

"Harus diberi (efek) jera kepada mereka yang otaknya sudah dicuci oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," ujarnya.

Sebelumnya, ketiga WNI tersebut ditangkap di Suriah pada 5 Desember 2016. Mereka baru dideportasi melalui Bandara Istanbul Turki pada 24 Desember 2016.

(Baca: Terindikasi Akan Berperang ke Suriah, 3 WNI Dideportasi Turki)

"Namun saat diperiksa mereka mengaku tidak saling mengenal," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Rikwanto melalui keterangan tertulis, Minggu (25/12/2016).

Kompas TV Pemerintah Evakuasi Puluhan Ribu Warga Keluar Aleppo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com