Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KBRI Den Haag Imbau WNI di Eropa Tingkatkan Kewaspadaan

Kompas.com - 22/12/2016, 22:03 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedutaan Besar RI di Den Haag mengimbau kepada warga negara Indonesia (WNI) yang hendak berkunjung ke Belanda untuk memantau dan mewaspadai perkembangan situasi keamanan, terutama di Eropa.

"Dengan memperhatikan perkembangan situasi terkini di seluruh wilayah Eropa, setiap WNI yang telah berada di Belanda untuk tetap waspada. Terutama di tempat-tempat pusat keramaian," kata Duta Besar Den Haag I Gusti Puja melalui keterangan tertulis, Kamis (22/12/2016).

Gusti menyebutkan, setiap WNI yang berkunjung ke Belanda dapat memonitor perkembangan situasi melalui situs resmi pemerintah Belanda.

Bagi WNI yang berdomisili di Belanda, lanjut dia, dapat saling memberi informasi kepada WNI lainnya jika terjadi hal-hal yang mencurigakan atau berbahaya.

"Selain itu, perlu memantau dan mengikuti perkembangan informasi dari Kementerian Luar Negeri Bl dan KBBI Den Haag dari waktu ke waktu," ujar Gusti.

Gusti menuturkan, WNI harus mematuhi imbauan serta kebijakan yang diberlakukan pemerintah setempat.

Sebagai langkah antisipasi, WNI perlu memiliki nomor telepon penting di Belanda maupun di Indonesia.

"Setiap WNI juga harus selalu membawa tanda pengenal saat bepergian di Belanda," ucap Gusti.

WNI dapat menghubungi KBRI Den Haag melalui nomor telepon +31(070)3108100 atau alamat surel unitkom@indonesia.nl dan Website www.indonesia.nl

Kompas TV Serangan Teror Truk Berlin, 12 Tewas 48 Luka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com