Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Selama 2016, Kemlu Fasilitasi Ribuan WNI Bermasalah di Luar Negeri

Kompas.com - 20/12/2016, 09:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang tahun 2016, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memfasilitasi ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki masalah di berbagai negara di luar negeri.

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi saat melakukan video conference dengan civitas akademika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (19/12/2016).

Video conference ini dilakukan Menlu di sela menghadiri pertemuan antar Menteri Luar Negeri se-Asean guna membahas persoalan masyarakat Rohingnya di Myanmar.

"Selama tahun 2016, Indonesia berhasil membebaskan ribuan WNI yang menghadapi masalah di seluruh dunia," ujar Retno, seperti dikutip dari keterangan tertulis UGM, Senin.

Menlu menyebutkan, ribuan WNI tersebut di antaranya terdiri dari 54 WNI yang dibebaskan dari hukuman mati.

Selain itu, sebanyak 8.815 kasus WNI yang menghadapi masalah hukum dapat terselesaikan dan menyelamatkan 287 WNI yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia.

"Tahun 2016 banyak kasus penculikan WNI dan kita mampu menyelamatkan 25 ABK Indonesia yang disandera di Filipina dan 4 warga Indonesia sandera Somalia," jelas dia.

Retno mengatakan, kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia menjadi isu penting dari politik luar negeri Indonesia.

Sebab, peran Indonesia semakin penting di tengah maraknya kejahatan transnasional dan konflik yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan anggota G 20 patut memainkan peran penting dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia.

"Hal yang dihargai dari Indonesia adalah dengan menerapkan pendekatan secara damai lewat dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik," kata Retno.

Ia menambahkan, pada tahun 2016 politik luar negeri Indonesia difokuskan pada upaya Indonesia dalam melindungi WNI di luar negeri, menjaga perdamaian dan menciptakan kesejahteraan dunia.

Indonesia, kata Retno, berupaya memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara Indoensia (WNI) di luar negeri.

Pasalnya, kasus WNI di luar negeri semakin banyak terjadi karena tingginya mobilitas dan konflik di berbagai kawasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com