Wapres Kalla Bicara soal "Om Telolet Om"

Kompas.com - 23/12/2016, 15:01 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla Kompas.com/Dani PrabowoWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Fenomena ‘om telolet om’ yang tengah mendunia, tak bakal bertahan lama.

Wapres membandingkan fenomena tersebut dengan permainan berburu hewan virtual, Pokemon Go.

“Sama dengan Pokemon contohnya, sekarang masih ada Pokemon enggak? Nggak ada lagi kan,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (23/12/2016).

(Baca: Kata Jokowi soal "Om Telolet Om")

Menurut Wapres, banyak fenomena masyarakat sederhana yang menjadi perhatian masyarakat global. Namun, fenomena tersebut biasanya tidak bertahan lama.

“Paling sebulan selesai. Fenomena-fenomena seperti itu top sementara ingin terkenal, anak-anak ingin masuk tv juga karena aneh gitu kan,” ujarnya.

Fenomena ‘om telolet om’ berawal dari fenomena masyarakat yang meminta sopir bus untuk membunyikan klakson bernada "telolet".

Fenomena itu terkenal setelah menjadi trending topic di media sosial Twitter dan dipertanyakan sejumlah musisi dan artis terkenal dunia.

(Baca: Cerita Agus yang Penasaran dan Mengecek Video "Om Telolet Om")

Sebelum fenomena tersebut, game Pokemon Go juga sempat booming di Tanah Air pada pertengahan tahun ini.

Permainan virtual produksi Niantic itu sempat dilarang pemerintah untuk dimainkan di tempat-tempat tertentu, dengan banyak pertimbangan.

Kompas TV Fenomena â??Om Telolet Omâ?? Mendunia

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X